Kabupaten Banjar
Jamin Kepastian Hukum, Pemkab Banjar Terima Sertifikasi Hak Pakai BMN
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar Ahmad Yanuari menyerahkan sertifikasi hak pakai barang milik negara (BMN) kepada Bupati Banjar H Khalilurrahman, Senin (13/7/2020).
Bupati Banjar H Khalilurrahman mengatakan, penyerahan sertifikat barang milik negara dan daerah berupa tanah ini merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Pengamanan aset milik pemerintah dan pemerintah daerah serta sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
“Kita menyadari bahwa selama ini, belum ada perjanjian kerjasamanya antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) tentang Percepatan Persertifikat Tanah Milik Daerah,” ucapnya.
Bupati Banjar berharap perjanjian kerjasama segera dibuat guna menata dan memelihara aset milik daerah. Dan dapat memastikan agar tidak ada aset Negara maupun Daerah yang hilang.
“Terlebih ini menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan, jika terjadi sengketa ataupun konflik pertanahan di Kabupaten Banjar,” terangnya.
Bupati Banjar juga mengucapkan terimakasih kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar atas kerjasama yang baik dalam pengelolaan administrasi pertanahan di Kabupaten Banjar. Ia berharap kedepannya kerjasama yang baik ini dapat lebih ditingkatkan lagi.
“Karena target sertifikasi tanah milik pemerintah daerah akan meningkat. Semoga apa yang menjadi tujuan dan pelaksanaan kegiatan kita ini, dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (mckominfobanjar)
Editor : bie
-
HEADLINE2 hari yang laluJemaah Haul ke-6 Abah Haji Penuhi Jalan Masjid Jami Banjarmasin
-
Kota Banjarmasin3 hari yang laluBapokting Naik, Wakil Wali Kota Ananda: Jangan Sampai Panic Buying!
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara2 hari yang laluSatlantas Polres HSU Bersama Ojol Mitra Tertib Berlalu Lintas
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara2 hari yang laluSatgas Saber Pangan HSU Turun ke Pasar Induk Amuntai
-
Kabupaten Banjar2 hari yang laluBupati Banjar Ingatkan Kantor Desa Garda Terdepan Pelayanan dan Bebas Pungli
-
DPRD Kapuas3 hari yang laluTurun Rp59 Miliar, Komisi I DPRD Kapuas RDP Alokasi Dana Desa 2026


