Tanpa Pimpinan KPK, Tugas-tugas Antikorupsi Ini Tak Bisa Dieksekusi

JAKARTA, Tiga Pimpinan KPK mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kondisi tanpa pimpinan, maka ada tugas-tugas di KPK yang tak bisa dieksekusi. Tiga Pimpinan KPK yang mengembalikan mandat ke Jokowi adalah Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK berjumlah lima orang dan para pimpinan KPK ini bersifat kolektif (bersama-sama) dalam bekerja. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, berikut bunyi pasalnya:

Pasal 21

(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.

Tugas-tugas yang tak bisa dieksekusi

Pertama, tak ada yang bisa mengeksekusi kebijakan selaku penanggung jawab tertinggi. Soalnya, tugas Pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi KPK. Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 21

(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedua, KPK tidak bisa memutuskan status kepemilikan gratifikasi. Pimpinan KPK bertugas memutuskan status kepemilikan gratifikasi, apakah diberikan ke negara atau ke penerima gratifikasi. Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 17

(3) Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketiga, tak ada lagi yang bertugas menindaklanjuti berita acara penyidikan dari penyidik. Soalnya, Pimpinan KPK bertugas menindaklanjuti hal tersebut. Ini diatur dalam pasal berikut:

Pasal 49

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya, tiga Pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang menggelar jumpa pers. Mereka menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Jokowi. Ini karena mereka merasa tak dilibatkan dalam proses penggodokan revisi UU KPK yang sudah disetujui Jokowi.

“Kepentingan yang paling penting sebetulnya selalu kami tak bisa menjawab isi undang-undang itu apa, oleh karena itu setelah kami pertimbangkan sebaik-baiknya yang keadaannya semakin genting ini, maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK dengan berat hati, pada hari ini, Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada bapak Presiden RI. Kami menunggu perintah,” kata Agus Rahardjo dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

“Kemudian apakah kami masih akan dipercaya sampai bulan Desember, kami menunggu perintah itu. Dan, kemudian akan tetap beroperasional seperti biasa, terus terang kita menunggu perintah itu,” lanjutnya.(dnu/jbr/dtk)