Krisis Air Pemadaman Karhutla di Kalsel, Pemerintah Siapkan Sumur Bor

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan sejumlah sumur bor dengan kedalaman mencapai 40 hingga 50 meter.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia (RI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, penyediaan sumber air menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemadaman Karhutla, terutama untuk memastikan lahan yang telah berhasil dipadamkan tetap dalam kondisi basah.

Menteri LH RI, Mohammad Jumhur Hidayat, turun langsung ke lokasi Karhutla di Jalan Kurnia Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Senin (24/8/2026). Foto: medcenbjb

Baca juga : ‎Inovasi PATUH HSU: Percepat Tindak Lanjut Pemeriksaab BPK RI

“Sekarang semua bekerja keras, berkolaborasi masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, kementerian dan lembaga, TNI, Polri. Memastikan supaya api itu mati. Setelah mati dipastikan harus tetap basah,” ujar Menteri LH saat turun langsung ke lokasi Karhutla di Jalan Kurnia Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Senin (24/8/2026).

Menurut Jumhur, kondisi di lapangan menunjukkan, petugas kerap menghadapi kesulitan mendapatkan sumber air mendukung proses pemadaman dan pembasahan lahan. Karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun sejumlah sumur bor sebagai sumber air alternatif di lokasi yang membutuhkan.

“Insya Allah kita akan membangun beberapa sumber bor, mungkin sampai 40-50 meter ke bawah dan itu adalah sumber air. Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk itu karena memang faktanya harus ada sumber bor,” katanya.

Baca juga : Transformasi “SI PESAN PENA” HSU, Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Desa ‎

Jumhur menegaskan, penanganan Karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pembasahan lahan setelah api berhasil dipadamkan juga menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya kembali titik api.

Selain penguatan penanganan di lapangan, pemerintah juga melibatkan sektor kesehatan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Jumhur menyebut Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas turut bergerak memastikan masyarakat tidak mengalami dampak kesehatan yang serius akibat paparan asap.

Baca juga : Inovasi FiSiKA Dinas PUPR HSU, Permudah Sertifikasi Konstruksi SDM Terampil

Pemerintah juga memperkuat mitigasi agar luasan karhutla tahun ini tidak mendekati angka yang terjadi pada 2023.

Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan terbakar pada 2023 mencapai sekitar 190 ribu hektare, sedangkan data sementara 2026 berada di kisaran 8 ribu hektare.

“Kita berharap tidak sampai atau jauh dari angka itu. Artinya ada keberhasilan kerja-kerja mitigasi sebelum bencana,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/bie)

‎Reporter: bie
Editor: kk