Poros Pemuda Banjarmasin Desak Keterbukaan Proyek Jembatan CUSA

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Poros Pemuda Banjarmasin menggelar aksi simbolis dengan membentangkan spanduk di flyover Banjarmasin, Selasa (8/7/2026) siang. Melalui aksi tersebut, mereka mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk lebih transparan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait proyek pembangunan Jembatan Jembatan Cemara Ujung–Sungai Andai (CUSA) yang dinilai kurang transparan.

Koordinator Poros Pemuda Banjarmasin, Abdul Rasyid, mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial agar setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Poros Pemuda Banjarmasin menyoroti proyek pembangunan Jembatan Proyek pembangunan Jembatan CUSA mempertanyakan transparansi proyek ini, terutama adanya temuan atau indikasi kerusakan pada konstruksi jembatan meskipun belum dioperasikan secara resmi.

Baca juga: Kadal Terbang Ditemukan di Geopark Meratus Situs Batu Gamping Batu Laki

Abdul Rasyid meminta Pemko Banjarmasin untuk membuka seluruh dokumen terkait, mulai dari proses perencanaan, lelang, hingga detail teknis pengerjaan jembatan tersebut.

“Kami meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan proyek Jembatan CUSA dibuka kepada masyarakat. Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat justru minim informasi, apalagi muncul kabar adanya kerusakan sebelum jembatan itu dipakai. Publik berhak tahu ada apa dengan kualitas pembangunan tersebut,” tegasnya.

Baca juga: Hari Satelit Palapa 9 Juli: Tonggak Sejarah Komunikasi Indonesia

Menurutnya, aksi di flyover Banjarmasin ini hanyalah awal dari gelombang kontrol sosial yang akan terus dilakukan jika aspirasi masyarakat tidak segera direspon. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi dari integritas seorang pejabat publik dalam mengemban amanah rakyat.

Poros Pemuda Banjarmasin menegaskan, audit konstruksi Jembatan CUSA adalah langkah minimal yang wajib dilakukan demi menepis keraguan publik. Mengabaikan tuntutan ini hanya akan semakin menjauhkan kepercayaan rakyat dari para pengambil kebijakan. Masyarakat Banjarmasin akan terus memantau, menuntut jawaban, dan tidak akan tinggal diam selama transparansi masih menjadi barang mewah dalam pengelolaan uang negara. (Kanalkalimantan.com/riyan)

Reporter: riyan
Editor : bie