BGN Hentikan Sementara MBG, Audit SPPG di Daerah

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini dilakukan untuk memberi ruang bagi pelaksanaan audit terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, penghentian sementara program MBG merupakan bagian dari upaya evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program saat kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.

“Kami akan setop semua (penyaluran program MBG selama libur sekolah). Kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” ujar Agustina di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6/2026).

Baca juga: Halida Ulfah Atlet Jalan Cepat HSU Raih Emas Philippines Athletic Championship 2026

Menurut Agustina, salah satu fokus audit adalah memvalidasi data penerima manfaat program MBG. Perbaikan dan pemutakhiran data dinilai menjadi langkah penting agar program dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Dia menjelaskan, pembenahan data akan menjadi prioritas utama dalam satu hingga tiga bulan ke depan. Karena itu, BGN akan melakukan pengecekan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap data penerima manfaat yang tersimpan dalam sistem.

Nantinya, Agustina akan memantau langsung kinerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN untuk memastikan proses verifikasi berjalan akurat dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Baca juga: Lewat Pokir Anggota DPRD Banjarbaru, 37 Ribu Bibit Ikan Dilepasliarkan

“Data itu sangat penting, karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas,” katanya.

Selain berkoordinasi dengan Pusdatin BGN, Agustina juga akan menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat basis data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan.

Dia menegaskan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, audit SPPG dan validasi data penerima manfaat diharapkan dapat menjadi fondasi untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG pada tahun ajaran baru mendatang. (Kanalkalimantan.com/Beritasatu)

Editor: kk