Disebut Tak Netral saat PSU Pilwali Banjarbaru, Camat dan Lurah Bantah Tuduhan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Muncul tuduhan ketidaknetralan aparat birokrasi seperti Camat, Lurah, dan setingkat di bawahnya RT/RW saat sidang gugatan PSU Pilwali Banjarbaru di Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat sidang gugatan Perselisihan Hasil pemilihan umum (PHPU) bergulir di MK, Kamis (15/5/2025) siang, poin keempat menyebutkan mayoritas aparat birokrasi disebut dijadikan bagian oleh Tim Dozer untuk memenangkan paslon 01 yang seharusnya netral.

Mendapat tuduhan tak berdasar itu, bantahan langsung disampaikan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni mewakili Camat, Lurah, dan RT/RW dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025) siang.

Baca juga: Sidang PSU di MK: Tim Hanyar Sodorkan Indikasi Politik Uang, Syarifah Hayana Diminta Cabut Gugatan

Pj Sekda Banjarbaru Sirajoni. Foto: wanda

“Kami sebagai pembina kepegawaian ingin mengklarifikasi menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Camat dan Lurah terhadap pelaksanaan PSU kemarin tidak terlibat sama sekali. Atinya tidak memihak kepada siapa pun,” tegas Pj Sekda Kota Banjarbaru, Sirajoni.

Pj Sekda Banjarbaru juga mengaku telah mengklarifikasi langsung terhadap jajaran Camat dan Lurah dengan menyikapi bukti-bukti yang ada bahwa memang pihaknya tidak terlibat sebagai pendukung atau membela salah satu pasangan calon (Paslon).

Begitu juga dengan RT dan RW di Kota Banjarbaru, katanya, tidak ikut terlibat atas tuduhan yang dinyatakan dalam sidang pendahuluan di MK tersebut.

Baca juga: Jelang Iduladha “Raja Kambing Farm” Stok 100 Ekor, Sudah Laku 30 Ekor

“Katakan lah mereka punya grup ataupun grup whatsapp yang langsung dibina Camat Lurah di situ dikatakan bahwa mereka memang tidak ada dukungan terhadap siapa pun,” jelas dia.

Sejak sedari awal, tegas Pj Sekda, pihaknya mewanti-wanti atas dugaan netralitas aparatur sipil negara ini. Pihaknya mengawal pelaksanaan PSU Pilwali Banjarbaru dengan mengedepankan netralitas.

“Sebelum pelaksanaan sudah kita wanti-wanti hal tu kepada ASN, para pemangku di kecamatan dan kelurahan untuk menjaga netralitas tersebut,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie