Pemprov Kalsel Publikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2024

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) telah merampungkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024, laporan ini memuat pencapaian kinerja pemerintahan daerah dalam berbagai sektor selama satu tahun terakhir dan akan dipublikasikan melalui media elektronik guna memenuhi transparansi kepada masyarakat.

Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Kalsel, Taufik Hidayat menyebutkan, penyusunan RLPPD 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Publikasi RLPPD ini merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat serta bagian dari kewajiban kepala daerah,” ujarnya, Rabu (26/3/2025).

Baca juga: Kekosongan Wali Kota di Banjarbaru, Ketua DPRD: Plh atau Pjs Diputuskan Gubernur

Taufik menjelaskan jika terdapat beberapa capaian utama yang disoroti dalam laporan ini meliputi, Indikator Makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,66 pada 2023 menjadi 75,19 di 2024.

Kemudian angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,02%, turun dari 4,29% pada tahun sebelumnya. Termasuk tingkat pengangguran berkurang menjadi 4,2% dari 4,31% di 2023.

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%, lebih tinggi dari 4,84% pada tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita masyarakat naik menjadi Rp67.117.000 dari Rp63.754.000.

Pelayanan publik di berbagai sektor, pendidikan: angka partisipasi pendidikan menengah mencapai 96,52%.

Kesehatan: pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana mencapai 100%.

Infrastruktur: Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banjarbakula melayani 684.000 orang.

Perumahan Rakyat: program rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana telah memenuhi target 100%.

Sementara keuangan daerah, dijelaskan jika pendapatan daerah mencapai Rp12,4 triliun, melampaui target Rp11,6 triliun.

“Dengan ini Pemprov Kalsel kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2023 dari BPK,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga menyoroti berbagai inovasi daerah yang telah dilaksanakan, seperti Galuh Samsat Bergerak, SI-Kepo untuk layanan rumah sakit, serta One Landscape Kalimantan Selatan dalam pengelolaan lingkungan. (Kanalkalimantan.com/mckalsel)

Editor: kk