Bupati Banjar Ikuti RDP Komisi II DPR dan Mendagri Secara Daring

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta para gubernur, bupati, dan wali kota di 13 provinsi secara daring digelar oleh Komisi II DPR RI Senin (28/4/2025) siang.

Dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebagai pengawasan, menurut Rifqinizamy Karsayuda Komisi II ingin melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah bagaimana posisi APBD termasuk di dalamnya posisi dana pusat ke daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya.

Baca juga: Penanganan Dugaan Politik Uang PSU Tak Berlanjut, Begini Penjelasan Bawaslu Banjarbaru

Selain itu juga ingin melihat kemandirian sistem fiskal yang terjadi di provinsi, kabupaten dan kota.

“Komisi II DPR sangat konsen dalam periode ini dalam melakukan pengawasan terhadap dana tranfer pusat ke daerah. Pertemuan perdana kita hari ini menjadi penting untuk kita bertukar informasi dan sama-sama mencocokkan data yang satu dengan yang lain,” ujar dia.

Sementara itu suasana di Command Center Manis, Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengikuti rapat didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Erny Wahdini, Inspektur Riza Dauly dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Syahrialludin.

Baca juga: Pimpin Peringatan Hari Otda 2025, Wabup Sampaikan Apresiasi kepada Jajaran

Juga ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Nashrullah Shadiq serta Kabag Pemerintahan Setda Agus Hidayat.

Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian yang diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, memaparkan sejumlah isu strategis terkait pemerintahan daerah.

Baca juga: 16 Mei CJH Banjarbaru Masuk Asrama Haji, Tergabung di Dua Kloter

Beberapa poin yang dibahas antara lain penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, juga bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perusahaan daerah (Perusda) serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar/kk)

Reporter: kk
Editor: Dhani