UMKM Perikanan Mestinya Ikuti Program Asuransi dari Pemerintah

AMUNTAI, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar temu Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM) perikanan bersama sejumlah kelompok usaha pengolahan ikan, pembudidaya dan nelayan ikan sungai dan rawa di Los Pemasaran dan Gudang Ikan Kering Desa Pangkalan Sari, Kecamatan Sungai Pandan, Selasa (5/12).

Acara yang digelar untuk memberikan bantuan perlindungan hukum berupa sosialisasi pentingnya badan hukum dan asuransi bagi para kelompok usaha pengolahan ikan, pembudidaya dan nelayan ikan tangkap. Agar dalam kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah. Temu UMKM perikanan ini menghadirkan narasumber yaitu dari koperasi, notaris dan pihak assuransi dan petugas lapangan Dinas Perikanan Kabupaten HSU.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten HSU HM Suriani mengatakan, pemerintah daerah melalui pengembangan perikanan selama ini berupaya membantu kepada kelompok usaha pengolahan ikan dan tangkaap ikan dengan memberikan bantuan yaitu dengan perlindungan hukum secara administrasi melalui notaris dan asuransi nelayan.

“Agar pengelolaan hasil dan asuransi nelayan yang diprogramkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Dikatakannya, melalui program ini sebelumnya ada tiga nelayan ikan yang sudah mendapatkan asuransi, sehingga program ini akan terus dilanjutkan.

“Program ini sebelumnya, ada tiga nelayan ikan yang mendapatkan Rp 160 juta dari asuransi, dan preminya dibayar langsung oleh pemerintah pusat,” kata Suriani.

Suriani menuturkan, selama ini di Kabupaten HSU ada sekitar 400 lebih Usaha Kelompok Bersama (UKB) atau kelompok pengolahan ikan yang sudah ikut dalam program ini, melalui penguatan badan hukum kedepan dana bantuan pemerintah pusat dapat tersalurkan dengan baik kepada seluruh kelompok usaha pengolahan ikan, pembudidaya dan nelayan tangkap ikan. (dewahyudi)

Foto : dewahyudi