Sebelum Lebaran, Bupati Noormiliyani Minta BLT Dana Desa Akan Dilakukan di Batola

KANALKALIMAN.COM, MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) terus berupaya melakukan penanganan terhadap dampak wabah Covid-19. Salah satunya menyiapkan jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunas (BLT) Dana Desa.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dalam rapat bersama Pj Sekda H Abdul Manaf, Kadis PMD Dahlan, Inspektur Kabupaten Batola H Ismed Zulfikar, dan seluruh camat, beberapa waktu lalu, mengharapkan BLT Dana Desa dapat tersalurkan sebelum Idul Fitri 1441 Hijriyah ini.

Selain itu, Hj Noormiliyani juga berharap seluruh camat dapat memfasilitasi pemerintahan desa untuk memerintahkan kepala desa terkait perubahan penggunaan dana desa kepada prioritas kegiatan padat karya tunai desa, pencegahan dan penanganan Covid-19 serta BLT Dana Desa.

“Mulai hari ini saya minta camat segera mengkoordinasikan dengan para kades agar melaksanakan Musyawaarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes),” pintanya.

Noormiliyani menyatakan, melalui Musrenbangdes nantinya dapat ditentukan para penerima BLT Dana Desa. Terutama yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menambahkan, jika Musrenbangdes tidak dapat segera mengumpulkan daftar penerima, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati.

Hal ini agar masyarakat segera menerima manfaat dari BLT Dana Desa.
“Kita berharap masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau mengalami penurunan perekonomian drastis dari dampak Covid-19 ini dapat dengan segera merasakan manfaat BLT Dana Desa ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Batola Dahlan mengutarakan, besaran anggaran masing-masing desa dilihat dari total alokasi dana desa yang didapat jika desa memiliki. Anggaran di bawah Rp800 juta maka bisa dimanfaatkan 25 persen untuk BLT Dana Desa.

Selanjutnya, jika anggarannya Rp800 juta juta sampai Rp 1,2 miliar maka besarannya 30% untuk BLT dana desa. Dan terakhir untuk anggarannya di atas Rp 1,2 miliar besarannya 35%. “Bantuan ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan besaran bantuan Rp 600.000 untuk setiap kepala keluarga,” katanya.(kanalkaliman.com/rdy)