HEADLINE

Sawah Menyempit Bikin Panen Sedikit, Petani Tatah Makmur Banjarmasin Menjerit

Diterbitkan

3 hari yang lalu

pada

15 Desember 2025

Diunggah oleh

Risa

Areal persawahan milik warga Kampung Jawa, Tatah Makmur, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, terus didesak kawasan pertumbuhan permainan baru. Foto: fahmi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sudah lama para petani di Kampung Jawa Tatah Makmur, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, mengeluhkan soal pupuk dan hasil panen yang terus berkurang tiap tahunnya.

Berdasarkan penelusuran Kanalkalimantan.com, kondisi sawah di Kampung Jawa Tatah Makmur memprihatinkan sebab padi-padi yang mereka tanam tidak menunjukkan hasil optimal, ada yang kurang sehat, layu, hingga padi yang tak berbuah.

Salah satu Petani, Zaini (51) menceritakan, kurangnya pupuk adalah masalah besar bagi mereka karena tanpa pupuk maka hasil panen jadi tidak optimal. Jika membeli sendiri, harganya pun menurutnya lumayan mahal.

“Pupuk itu kami beli sendiri harganya Rp300.000 satu karung,” ujar Zaini kepada Kanalkalimantan.com, Rabu (19/11/2025).

Zaini mengaku, dulu pernah ada bantuan pupuk tapi sekarang sudah tidak ada sama sekali. Hal itulah yang menyulitkan petani-petani di Kampung Jawa Tatah Makmur.

Hasil panen padi pun menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan di masa sekarang dan masa lalu. Dulu panen padi semua, namun sekarang hanya sebagian saja itupun ada yang tidak bagus sehingga tidak bisa dijual.

Hasil panen yang buruk itu menurut dugaan petani bermula sejak kemunculan perumahan yang dibangun di tanah Kampung Jawa sehingga menimbulkan alih fungsi lahan sawah atau pertanian. Tanah tersebut awalnya milik para petani yang dijual karena berbagai alasan pribadi.

Tampak padi yang kurang sehat diduga sejak ada perumahan dekat area sawah yang berdampak terhadap kualitas air sekitar padi. Foto: fahmi

Kendati demikian, Zaini tidak serta merta menyalahkan pihak perumahan sebab tanah-tanah itu sudah hak milik mereka, akan tetapi baginya sangat berdampak terhadap persawahan.

“Semakin banyak perumahan semakin rusak, tanam padi jadi susah. Air bekas aliran perumahan tadi kan tidak bagus untuk sawah karena kotoran-kotoran, tapi gak disalahkan perumahan namanya orang tanahnya dijual,” ungkapnya.

Zaini memprediksi jika tidak ada perubahan maka 4 sampai 10 tahun ke depan petani tak lagi bisa bertani padi di Kampung Jawa.

Ketua RT 30 Tatah Makmur, Hendra mengakui keluhan utama petani di daerahnya adalah masalah pupuk dan alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan.

“Mungkin tiga sampai lima tahun ini panen sudah berkurang, nggak kayak dulu sebelum ada perumahan,” jelas Hendra.

Ketua RT 30 Tatah Makmur, Hendra. Foto: fahmi

Untuk itu, dia mengharapkan adanya bantuan kepada petani-petani di Kampung Jawa baik berupa pupuk atau yang lainnya mengingat jumlah petani sudah semakin berkurang.

“Harapannya ada bantuan supaya semakin baik ke depannya soalnya kasihan ibaratnya sudah modal banyak tapi hasilnya mengecewakan,” terangnya.

Sementara itu, Lurah Kelayan Timur, Ihda Azemi menuturkan, penyebab berkurangnya hasil panen di Kampung Jawa karena lahan pertanian yang terus tergerus menjadi lahan permukiman.

“Tata ruangnya sudah beralih fungsi. Lahannya sudah makin sempit untuk bertani dan sudah tidak produktif lagi,” kata Ihda melalui pesan WhatsApp, Jumat (21/11/2025).

Pakar Pertanian Angkat Suara

Beberapa pakar pertanian ikut mengomentari permasalahan ini, misalnya Dr Joko Purnomo SP MP, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengatakan, alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan memang bisa mengurangi hasil panen lantaran terjadi penurunan produksi dan produktivitas padi.

“Bisa terjadi penurunan produksi dan produktivitas padi karena alih fungsi lahan dari areal persawahan menjadi perumahan,” ungkap Joko saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (5/12/2025).

Dr Joko Purnomo SP MP, akademisi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Foto: dok.pribadi

Koordinator Program Studi Magister Agronomi ULM ini menyebut, kondisi alih fungsi lahan itu menyebabkan dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Dampak langsungnya berupa luas sawah kian menyempit. Akibatnya, luas tanam ikut menurun dan secara bersamaan menurunkan produksi padi.

Sedangkan dampak tidak langsungnya antara lain menurunkan kualitas air yang masuk ke areal persawahan karena adanya limbah rumah tangga. Menyulitkan mobilisasi alat dan mesin pertanian karena fragmentasi lahan menjadi petakan-petakan atau perumahan. Dampak lainnya, merubah organisme pengganggu tanaman karena kondisi lingkungan yang turut berubah. Juga menyulitkan aspek sosial seperti mendapatkan tenaga kerja bidang pertanian karena urbanisasi.

Hal senada diungkapkan Pakar Agronomi ULM, Dr Dewi Erika SP MP PhD yang menilai alih fungsi lahan persawahan yang kemungkinan besar menjadi perumahan membuat luas panen berkurang sehingga produksi padi ikut berkurang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan yang dia himpun, luas panen Banjarmasin mulai tahun 2017 sampai 2024 relatif mengalami penurunan hingga 2 ribu hektare per tahun.

“Karena sawahnya semakin menyempit jadi luas panen menurun, otomatis produksinya juga menurun sampai 11 ton tiap tahunnya,” kata Dewi saat ditemui di kantornya, Selasa (9/12/2025).

Pakar Agronomi ULM, Dr Dewi Erika SP MP PhD. Foto: dok.pribadi

Belum lagi limbah rumah tangga yang dihasilkan dari perumahan akan mencemari kualitas air di area lahan sawah, sehingga kualitas panennya akan menjadi buruk karena airnya bukan air murni melainkan air irigasi.

Lebih lanjut, lulusan Montpellier Supagro, Perancis ini menyarankan, solusi yang dapat dilakukan ialah optimalisasi lahan (oplah). Banjarmasin sebagai daerah perkotaan yang begitu banyak pembangunan memang tidak lagi cocok sebagai daerah pertanian, sehingga oplah bisa dialihkan ke kabupaten lain seperti Barito Kuala (Batola) atau Banjar.

“Tidak bisa dipungkiri Banjarmasin sebagai kota penyangga mengalami alih fungsi lahan sawah mungkin untuk keperluan pendidikan, perumahan, atau pabrik. Jadi oplahnya itu akan lebih baik ke kabupaten lain yang memang dia sentra produksi padi seperti Batola atau Banjar,” jelas Dewi.

Meskipun begitu, Banjarmasin tidak bisa serta merta menghilangkan penuh area persawahan mengingat perannya sebagai resapan air yang berfungsi meredam banjir di perkotaan. “Kalau tidak ada daerah resapan, mau kemana larinya banjir ini?” ungkap Alumnus Institut Pertanian Bogor ini.

Jikalau tetap memaksa membangun permukiman di daerah persawahan, sebaiknya konstruksinya jangan langsung diuruk beton, tetapi menggunakan model rumah panggung sehingga air masih bisa mengalir di bawahnya.

Respon Dinas Pertanian Kota Banjarmasin

Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, Jenderawati menanggapi keluhan petani yang telah disebutkan sebelumnya.

Pertama soal pupuk, Jenderawati mengaku pihaknya telah berulangkali mensosialisasikan petani-petani terkait pupuk subsidi dari pemerintah. Hal itu bisa sangat membantu bagi mereka yang kesulitan membeli pupuk dengan harga mahal sebab harga pupuk subsidi lebih terjangkau.

Misalnya, jika pupuk non-subsidi berada di kisaran Rp17-20 ribu per kilogram, harga tersebut berbanding jauh dengan pupuk subsidi yang cuma Rp1 ribu sekian saja per kilogram. Sementara untuk satu karung pupuknya dibanderol Rp90 ribu dengan berat 50 kilogram.

Menjadi kendala adalah banyak petani di Banjarmasin yang tidak mau menggunakan pupuk subsidi karena meragukan kualitasnya. Mereka mengira karena harga murah pasti kualitas dikurangi, padahal sama sekali tidak.

Selain itu, petani beranggapan ada perbedaan komposisi antara pupuk subsidi dan non-subsidi lantaran pupuk subsidi berwarna putih sementara non-subsidi berwarna pink Jenderawati menegaskan hal ini tidaklah benar.

Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin, Jenderawati. Foto: fahmi

“Kualitasnya sama, sudah dibuktikan kok, cuma pikiran mereka itu selalu begitu,” ujar lulusan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta ini, Senin (24/11/2025).

Adapun syarat penerima pupuk subsidi khusus di Kota Banjarmasin antara lain tergabung dalam kelompok tani, terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN), KTP Banjarmasin, dan memiliki lahan sawah maksimal 2 Hektare.

Setelah dicek Tim Penyuluh Pertaniannya, ternyata petani di Kampung Jawa atas nama Zaini memang belum terdata. Lantas Jenderawati langsung menindaklanjuti dengan memerintahkan timnya turun ke lapangan guna mendata petani tersebut untuk keperluan bantuan pupuk subsidi.

Dia berpesan apabila masih ada petani-petani yang kesulitan mencari pupuk bisa langsung menghubungi Tim Penyuluh Pertanian di daerah setempat atau datang langsung ke kantor DKP3 Kota Banjarmasin di Jalan Lingkar Dalam Utara, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur.

Lanjut masalah alih fungsi lahan sawah, Jenderawati tidak menampik adanya masalah tersebut karena banyak petani yang mengeluhkan hal serupa.

Untuk itu, dia akan memperjuangkan regulasi terkait alih fungsi lahan sawah ini di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2021 yang dirombak 5 tahun sekali. Dalam usulannya, tiap individu yang ingin membangun perumahan di dekat lahan pertanian harus memikirkan sistem pembuangan atau irigasi tempat limbah dikeluarkan.

Limbah ini menurutnya jadi biang kerok mengapa hasil panen berkurang karena bisa mendatangkan hama bagi tanaman padi.

“Selama ini kan mereka betul memikirkan irigasinya tetapi monitoringnya kurang. Hanya sekedar syarat membuat perumahan, oh iya betul ada irigasinya, tapi selanjutnya hancur atau bagaimana mereka nggak mau tahu,” beber Jenderawati.

Grafik luas panen dan produksi padi di Kota Banjarmasin tahun 2017-2024. Foto: Data BPS Kalsel diolah Kanalkalimantan

Selain penguatan Perda, DKP3 Kota Banjarmasin juga mengantisipasi masalah alih fungsi lahan sawah dengan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yakni melakukan pembebasan lahan atau pembelian tanah khusus buat pertanian.

Jadi, apabila petani ingin mencari lahan pertanian bisa memakai lahan yang telah disediakan pemerintah dengan syarat mereka ikut berkontribusi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Caranya dengan membayar sewa lahan dengan harga minim. Dalam sekali panen, mereka diharuskan menyetor Rp100 ribu, itupun kalau berhasil panen jika tidak maka dinas terkait tidak akan mengambil keuntungan.

Baginya, ini merupakan solusi konkret dari pemerintah untuk melindungi lahan pertanian sebab tanah ini tidak lagi bisa dibeli orang karena sudah milik pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan petani-petani.

“Kalau setiap manusia mikirnya lahan pertanian itu untuk pertanian, kedepannya kita mau makan apa? Makan bahan bangunan? Kan tidak mungkin, bagaiman nasib anak cucu kita ke depan,” terang Jenderawati.

Saat ini, ada 2 titik LP2B di Kota Banjarmasin yakni di Jalan Tatah Belayung, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan di Kelurahan Sungai Lulut dengan luas total 7,2 hektare.

Sejak dimulai tahun 2023, program ini telah diikuti sekitar 30 petani dan berhasil meraup Rp19 juta per tahunnya untuk PAD Kota Banjarmasin.

“Kedepannya kami akan terus membeli tanah melalui program LP2B, karena cuma ini satu-satunya cara menahan gempuran alih fungsi lahan sawah di perkotaan seperti Banjarmasin,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie