Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sampaikan Rekomendasi LKPj Bupati HSU 2023, Ini Kata Ketua Komisi II
KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Fadillah menekankan pentingnya rekomendasi DPRD sebagai salah satu fungsi pengawasan terhadap kinerja serta tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya saat rapat paripurna dalam agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten HSU terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati HSU tahun anggaran 2023, Rabu (17/4/2024).
Fadillah menjelaskan melalui paripurna DPRD, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang jelas dan menyeluruh tentang berbagai kebijakan yang sudah dijalankan.
Baca juga: Mengenang Ulama Besar Tanah Banjar di Masjid dengan Nama Kitab Karangannya
Informasi tersebut meliputi hasil dan capaiannya dalam rencana strategis, rencana kerja dan rincian program kegiatan perangkat daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Penyampaian LKPj dari kepala daerah kepada DPRD sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah dalam tahun berjalan dah tahun akan datang serta sebagai fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah sebelumnya,” jelas Fadillah.
Dia menyebut tujuan LKPj kepala daerah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan efesiensi penggunaan anggaran selama 1 tahun anggaran.
Baca juga: Bupati Banjar Lepas DPC APDESI Kabupaten Banjar Ikuti Pelantikan DPD APDESI Kalsel
Adapun saran, masukan, dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diantaranya kelengkapan dokumen LKPj yang disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD agar selalu cermat dan hati-hati dalam penyusunannya. Sehingga data yang disampaikan tersebut benar-benar valid serta harus ada sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait.
Capaian kinerja keuangan daerah baik dalam pengelolaan pada sektor pendapatan maupun belanja daerah berdasarkan data yang disajikan.
“Oleh karena itu, DPRD mengharapkan pemerintah daerah agar dapat menjalin kerjasama yang baik dalam pengelolaan anggaran daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap peringkat daerah,” katanya.
Baca juga: Semarak Berbelanja Pasar Bauntung, Upaya Pemko Banjarbaru Tarik Pengunjung
Terkait kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah, DPRD sebagai mitra pemerintah daerah menyambut baik dan memberikan respon positif atas berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.
Dalam kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan DPRD memberikan catatan dan mengingatkan saat ini kondisi pembangunan masih perlu ditingkatkan, sedangkan sumber pendanaan yang dimiliki masih sangat kurang.
“Dalam hal ini program dan kegiatan dari pemerintah pusat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pembangunan tersebut, banyak program dan kegiatan dari kementerian yang bisa kita manfaatkan,” katanya.
Fadillah mengatakan, DPRD memberikan tanggapan dan respon yang luar biasa terhadap tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPj tahun anggaran sebelumnya.
Baca juga: Saidi Mansyur Pimpin Apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional
“Kami berharap kiranya tanggapan dan respon tersebut dapat segera diwujudkan dengan aksi nyata di lapangan, mengingat dalam beberapa kondisi, tanggapan yang disampaikan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024,” bebernya
Fadillah juga berharap, rekomendasi yang telah ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua DPRD HSU, Almien Ashar Safari menanggapi penyampaian dari Ketua Komisi II DPRD HSU tersebut berharap apa yang menjadi catatan dan rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
“Serta akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah kedepannya, sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSU yang sama-sama kita cintai ini,” tutupnya. (Kanalkalimantan.com/dew)
Reporter : dew
Editor : bie
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Tim KPK Geledah Ruang Kerja Gubernur Kalsel, Paman Birin Tak Diketahui Keberadaannya
-
HEADLINE3 hari yang lalu
OTT KPK Tangkap 6 Orang dan Uang Rp10 Miliar, Keterkaitan Gubernur Kalsel
-
HEADLINE2 hari yang lalu
OTT KPK di Kalsel: 4 ASN dan 2 Swasta Kenakan Rompi Oranye
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Gubernur Paman Birin Jadi Tersangka, Susul Enam Orang Kena OTT KPK
-
HEADLINE3 hari yang lalu
Pasca OTT KPK di Kalsel: YE Bersama Dua Orang Digiring ke Jakarta
-
Hukum2 hari yang lalu
Terpidana Korupsi Mantan Bupati HST Abdul Latif Ajukan PK