Penandatangan Komitmen Pejabat Pemkab HSU Aplikasi LAPOR!

AMUNTAI, Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) bersama Seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSU melakukan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka mendukung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Penandatangan dilakukan saat apel pagi gabungan di halaman kantor Bupati HSU, Senin (7/10) diikuti seluruh pejabat daerah, dihadiri Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel Drs H Gusti Yanuar Nur Rifai MSi dan Ketua Ombudsman Kalsel Noorhalis Majid.

Bupati HSU H Abdul Wahid HK mengungkapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan yang turut hadir dan menyaksikan penandatanganan komitmen bersama Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui Laporan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

“Dengan ditandatanganinya komitmen penerapan (SP4N-LAPOR) oleh pimpinan SKPD ini berarti kita telah berkomitmen untuk mengelola pengaduan publik melalui LAPOR, karenanya kami minta kepada kepala SKPD agar sungguh sungguh menindak lanjuti dan melaksanakan kebijakan strategis dalam layanan publik ini dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ujar Bupati Wahid.

Lebih lanjut, dikatakanya pengelolaan pengaduan merupakan hal yang penting sebagai sarana perbaikan pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dasar pengambilan keputusan atau kebijakan serta mengawal akuntabilitas pemerintah.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018, tentang sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) sekaligus surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 4 tahun 2016 tentang pengintegrasian pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional bagi pemerintah daerah di dalam SP4N-LAPOR,” jelas Wahid.

Bupati Wahid juga meminta agar pengelolaan pengaduan ini dapat dikelola dengan baik, cepat dalam merespon, menindak lanjuti serta melaporkan setiap masukan atau pengaduan Publik. Sehingga SP4N-LAPOR benar benar dapat berfungsi sebagaimana peran dan fungsinya.

Sementara, Noorhalis Majid, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, melaui komitmen ini diharapkan seluruh SKPD penyelenggara pelayanan publik terhubung dengan aplikasi LAPOR ini.

“Sehingga kalau ada masyarakat yang komplen atas pelayanan publik bisa ditindak lanjuti dan bisa di ketahui, sistem ini juga terhubung dengan sekretariat presiden dan Ombudsman, jadi dalam kontek pelayanan publik seluruh komplen masyarakat itu bagian dari pelayanan publik dan kita sebagai penyelenggara pelayanan harus merespon laporan tersebut,” jelasnya.

Dirinya juga berharap HSU dan seluruh SKPD sudah terkoneksi dan sudah terhubung akan aplikasi ini.

Di setiap SKPD mesti ada pejabat penerima laporan, pejabat penghubungnya bisa menyampaikan apabila ada orang komplain atas pelayanan publik itu ke SKPD mana yang harus menanganinya, karena bisa jadi itu bukan kewenangan SKPD lalu bisa meneruskan ke SKPD berkaitan. Yang kedua laporan itu harus ditindak sebagai layanan publik itu sendiri.

“Kami sangat berharap penerima laporan kapasitasnya semakin meningkat sehingga laporan laporan yang disampaikan oleh masyarakat itu bagian dari masukan yang berguna dalam rangka perbaikan pembangunan di tahun tahun berikutnya,” imbaunya.

Selain itu, Nurhalis Majid juga menyebut bahwa aplikasi LAPOR memberi manfaat bagi instansi itu karena di dalam aplikasi itu ada data statistik yang memberitahu persoalan apa saja yang menjadi keluhan masyarakat, hal tersebut dapat dijadikan bahan refrensi untuk Bappeda guna menyusun program dan segala macam.

Karena menurutnya, sering kali apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak menjawab langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, agar ada referensi dalam membuat berbagai macam kebijakan yang di buat oleh pemerintah dan dapat menjadi penghubung pemerintah dan masyarakat. (dew)