Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi Atasi Blank Spot, Dorong Pemerataan Akses Digital

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan komitmen mempercepat pemerataan akses digital hingga ke seluruh pelosok melalui penanganan wilayah blank spot. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalsel saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blank spot di Galaxy Hotel Banjarmasin, Rabu (29/4/2026) siang.

Rapat koordinasi mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, serta pemangku kepentingan terkait merumuskan langkah konkret untuk mengatasi desa-desa yang masih terisolasi secara digital.

Gubernur Kalsel melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dinansyah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI atas inisiasi pelaksanaan rapat strategis tersebut.

Baca juga: 201 Desa di Kalsel Masih Area Blank Spot

Menurutnya, akses internet saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar masyarakat yang mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan pemerintahan.

“Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, masih terdapat ratusan desa di Kalimantan Selatan yang belum menikmati layanan digital secara optimal. Kondisi tersebut mayoritas berada di wilayah pedalaman, kawasan kepulauan, serta daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan,” ujarnya.

Dia menegaskan penanganan blank spot merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah pusat, menurutnya, berperan dalam kebijakan dan pembangunan infrastruktur di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), sementara pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator untuk menyinergikan seluruh pihak terkait.

Baca juga: Pemprov Kalsel Siapkan Komcad, Rekrut ASN dan Masyarakat Umum

“Adapun pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab menyiapkan data yang akurat, dukungan lahan, serta kesiapan lokasi, sedangkan operator telekomunikasi diharapkan berperan dalam pengembangan jaringan dan investasi infrastruktur,” tuturnya.

Salah satu tantangan yang dibahas dalam rapat adalah keberadaan sejumlah wilayah blankspot yang tidak masuk kategori 3T, sehingga tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui APBN.

Untuk itu, Pemprov Kalsel mendorong pola kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator, dimana pemerintah menyediakan infrastruktur pendukung sementara operator mengembangkan jaringan.

Baca juga: Darpusda Banjarbaru Siap Wadahi Talenta-Talenta Kreatif di Kafe WAKA7

“Data blank spot harus benar-benar valid dan disepakati bersama, sehingga kebijakan yang diambil tidak salah sasaran,” tegas Dinansyah.

Dia mengajak seluruh pemangku kepentingan menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret agar keadilan akses digital dapat segera dirasakan masyarakat Kalsel secara merata.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penanganan blank spot.

Baca juga: Mahasiswa Uniska Turun Tangani Gulma Susupan Gunung di HSU

Melalui rapat koordinasi telah terkumpul data akurat dari para bupati dan wali kota terkait kondisi riil di lapangan. Termasuk jumlah desa yang masih mengalami kendala sinyal maupun blank spot.

Selain infrastruktur telekomunikasi, juga menyoroti persoalan akses kelistrikan di wilayah terpencil yang dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan jaringan digital.

“Salah satu hasil pertemuan adalah penguatan akurasi data desa blankspot dan dukungan sinergi bersama PLN Group untuk penyediaan energi listrik di wilayah prioritas,” katanya.

Baca juga: Geopark Meratus Kembangkan Lahan Eks Tambang Jadi Potensi Baru

Hasil rapat koordinasi di Banjarmasin ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat pusat di Jakarta guna mendapat perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Kami akan memonitor hasil Rakor ini agar implementasinya efektif dan efisien. Target kami memastikan desa-desa prioritas segera mendapatkan akses digital yang layak melalui dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.

Melalui sinkronisasi program ini, diharapkan kesenjangan digital di Kalimantan Selatan dapat segera teratasi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok dapat menikmati manfaat ekonomi digital serta kemudahan akses informasi secara merata. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter: bie
Editor: kk