Pemprov Kalsel Gelar Asistensi SAKIP, Targetkan Predikat AA

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyelenggarakan kegiatan asistensi SAKIP dalam rangka penguatan implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel, Selasa (9/9/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari catatan sementara hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Sekdaprov Kalsel menegaskan pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini merupakan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,” ujarnya.

Baca juga: Kasus Korupsi Perseroda ADL, Bupati Balangan: Penggunaan Dana Tidak Melalui RUPS

Sekda Syarifuddin menekankan, SAKIP tidak boleh dipandang hanya sebagai predikat semata, melainkan sebagai sistem yang mampu membentuk budaya kerja berbasis hasil.

Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus benar-benar terukur manfaatnya sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“SAKIP harus dipandang bukan sekadar predikat, tetapi sistem untuk membentuk budaya kerja berbasis hasil. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang kita jalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sekdaprov Kalsel.

Baca juga: PAW 4 Komisioner KPU Banjarbaru yang Dipecat Tunggu Putusan KPU RI

Dia menekankan pentingnya peran seluruh kepala SKPD untuk tidak hanya menyerahkan tanggung jawab SAKIP kepada unit perencanaan, tetapi terlibat langsung dalam memastikan keselarasan antara RPJMD, renstra, hingga indikator kinerja utama.

“Kita harus menjadikan hasil evaluasi SAKIP sebagai action plan yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi harus berjalan terintegrasi. Selain itu, pengawasan internal juga perlu diperkuat agar implementasi SAKIP semakin efektif dan efisien,” tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Plt Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PAN-RB, Budi Prawira yang turut memberikan arahan, serta seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Baca juga: Bupati Balangan Bertemu Menhut RI, Minta Izin Buka Jalan di Wisata Air Terjun Batarius

Pemprov Kalsel menargetkan peningkatan predikat SAKIP dari A menjadi AA, sejalan dengan visi pembangunan daerah “Kalsel Bekerja, Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan”. (Kanalkalimantan.com/mckalsel)

Reporter: mckalsel
Editor: kk