‘Panas Dalam’ di Tubuh PKS Kalsel, Gara-gara Garbi?

MARTAPURA, Konflik internal yang terjadi di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menggerogoti soliditas kadernya. Bak efek domino, kasus ini merembet dari pusat hingga ke daerah akibat isu perpecahan sejumlah elite partai. Termasuk DPW PKS Kalsel, yang kini mulai terserang ‘panas dalam’ imbas pemecatan Ketua DPD PKS Banjar Ahdiat beberapa waktu lalu.

Aksi bersih-bersih jajaran DPW dan DPP ini berbuah perlawanan kader di tingkatan cabang yang menentang pelengseran Ahdiat Nurhan. Bahkan sembilan dari 13 cabang PKS di Kabupaten Banjar menyatakan akan berada di belakang Ahdiat jika kebijakan itu tetap dipaksakan. Namun demikian, apa yang terjadi saat ini dianggap hanya gejolak sementara yang tak akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemilu 2019 nanti.

Menganggapi persoalan yang ada saat ini, Ketua DPW PKS Kalsel Ja’far menepis adanya pemecatan dan paksaan terkait pelengseran Ahdiyat dari DPD. “Tidak ada pemecatan. Kami menata organisasi. Pada 30 Desember 2018 kami kumpulkan semua Ketua DPD se-Kalsel. Kita menjelaskan dengan gamblang di situ bahwa kita ingn tertata. Bagi mereka yang siap bersama kami untuk memenangkan PKS, ayo kita jalan. Di situ ada komitmen – komitmen yang harus dipenuhi, agar penataan organisasi kita berjalan dengan lancar,” katanya.

Menurut Ja’far, pada saat itu Ahdiat juga tidak akan mempermasalahkan jika terjadi pergantian atas posisinya di DPD PKS Banjar. Di forum itu pihaknya juga ada diskusi, karena semua tahu bahwa kewenangankan ada di DPW dan DPP.

Jakfar pun merasa tidak ada masalah selama ini. Apalagi, ia mengatakan bahwa Ahdiat juga masih tetap sebagai anggota. “Kalau dibilang ini ribut-ribut mengganggu suara PKS, enggaklah. Karena kita kan menata aja, nggak ada masalah. Apanya yang ditakutkan, Pak Ahdiat kan statusnya masih Caleg juga, nggak ada yang diubah. Cuma kemarin kami sampaikan, semua struktur, anggota dan kader harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di PKS,” tegasnya.

Rupanya, kebijakan tersebut direspons oleh lima Ketua DPC PKS yang mewakili 9 dari 13 DPC se-Kabupaten Banjar, Sabtu (12/1) dengan cara mendatangi Sekretariat DPD PKS Banjar di Pertokoan Sultan Adam Martapura. Mereka membuat surat penolakan terhadap pergantian ketua DPD PKS.

Menurut Ketua DPC PKS Simpang Empat Asriansyah, sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan pergantian Ketua DPD PKS Banjar tersebut. Tiba-tiba saja ada pelantikan yang digelar di DPW pada Sabtu (5/1) lalu.

“Kami 9 dari 13 DPC yang ada di Kabupaten Banjar menolak atas pergantian Ketua DPD PKS Banjar tersebut. Mengingat kami sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali, harusnya ada rapat dahulu, tentunya kami kecewa atas putusan itu,” aku Asriansyah dalam jumpa pers di kantor DPD PKS Kabupaten Banjar, Jalan A Yani Km 39,8, Komplek Pertokoan Istana Permata, Kelurahan Jawa Martapura.

Lebih jauh Asriansyah mengatakan, hingga sekarang masih tidak mengetahui apa alasan dan penyebab DPW PKS Kalsel memberhentikan Ketua DPD Banjar. Para pengurus kecamatan ini menilai DPD PKS Kalsel sepihak dalam mengambil keputusan.

Namun, bak bertepuk sebelah tangan, protes sembilan DPC PKS Banjar tak mengubah pendirian DPW yang tetap menunjuk Rudi Firdaus sebagai ketua menggantikan Akdiyat. Terkait hal ini, Asriansyah mengatakan masih akan mempertimbangan lagi langkah yang akan dilakukan ke depannya. Namun pihaknya sebagai DPC PKS Banjar tetap sepakat masih menginginkan Ahdiat Nurhan sebagai Ketua DPD PKS Banjar.

DPC Kecamatan Beruntung Baru, DPC Kecamatan Tatah Makmur, DPC Kecamatan Aluh-aluh, DPC Kecamatan Pengaron, DPC Kecamatan Simpang Empat, DPC Kecamatan Martapura Kota, DPC Kecamatan Martapura Timur, DPC Kecamatan Astambul dan DPC Kecamatan Karang Intan.

Sementara itu, Ahdiat Nurhan ketika dikonfirmasi mengatakan, belum mengetahui persis apa alasan DPW PKS Kalsel melengserkan dirinya. Sebab hingga saat ini belum menerima surat pemberhentian sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Banjar. “Saya sendiri juga masih mempertanyakan hal itu, surat pemberhentian masih belum diterima dan saya lihat hingga sekarang,” akunya.

Terkait kemungkinan hubungannya dengan aktifitasnya di Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang didirikan eks Presiden PKS Anis Matta sebagai oraganisasi pecahan PKS, dia juga belum memastikan hal itu. Meskipun Ahdiyat terang mengatakan sebagai seimpatisan.

“Memang sejak dulu ada persoalan perbedaan pendapat di DPP, kita yang di bawah ini harusnya tidak terlibat atas persoalan seperti ini. Namun karena ada intruksi dari DPP supaya tidak ikut dalam ikut kegiatan itu otomatis kita dibawah jadi bertanya-tanya atas persoalan ini,” jelasnya.
Lalu, bagaimana wajah PKS di Kalsel ke depannya?

Kita tinggal tunggu saja. Apalagi, selain DPD Banjar, kabarnya pemecatan juga dialami sejumlah Ketua DPD PKS lainnya. Seperti dialami sejumlah petinggi PKS di Hulu Sungai Utara (HSU) dan Banjarbaru.

Sebelumnya, Ketua DPW GARBI Kalsel Wahyudi mengatakan organisasinya tak berkaitan dengan organisasi politik. “Ormas ini murni untuk mewadahi kaum muda dalam menggagas ide-ide maupun terobosan untuk meningkatkan pembangunan bangsa,” tegasnya saat deklarasi di siring Tendean, Banjarmasin, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan kiprah yang ingin disasar GARBI adalah semua bidang baik ekonomi, sosial budaya dan lainnya. “Kami ingin mewadahi semua gasan pembangunan dari kaum muda. Termasuk, bekerjasama dengan akademisi dalam merumuskan solusi yang dibutuhkan bangsa ini,” jelasnya. (rendy)