Mengukur Indeks Kemerdekaan Pers, Kalsel Peringkat Pertama IKP Tertinggi

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Peningkatan nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Daerah dan Nasional dibahas dalam forum koordinasi dan sinkronisasi oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI, Kamis (18/9/2025) siang.

Forum koordinasi dan sinkronisasi berlangsung di Fugo Hotel Banjarmasin  mengundang sejumlah elemen seperti Pemerintah Provinsi di Kalimantan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Kepolisian Daerah, Civitas Akademika, Komunitas Literasi Digital Kalimantan Selatan (Kalsel), hingga perwakilan media massa di Kalsel.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Arifien Sjahrir mengatakan, dipilihnya Kalsel sebagai lokasi kegiatan lantaran provinsi ini menempati peringkat pertama untuk IKP tertinggi.

Baca juga: Nasib Honorer BLUD dan BOS Tak Masuk Formasi PPPK Paruh Waktu

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi Kemenko Polkam, Marsma TNI Arifien Sjahrir. Foto: fahmi

“Hari ini kita menyepakati sejumlah hal-hal penting yang akan menjadi rekomendasi bersama untuk memperkuat ekosistem pers nasional,” ujar Arifien.

Forum ini bukan sekadar seremonial melainkan momentum yang sangat berharga dalam membicarakan IKP dan menelaah lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka tersebut dari sisi ekonomi, hukum, dan sosial.

Beberapa poin penting yang diambil dari kegiatan ini antara lain peningkatan IKP tidak bisa dilepaskan dari sistem regulasi sehingga perlindungan hukum yang kuat bagi wartawan mesti diprioritaskan untuk mengurangi kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca juga: Diskominfosantik Kapuas Menggelar Pelatihan Jurnalistik 

Independensi media harus diperkuat sehingga dapat berdiri tegak secara profesional tanpa terikat kepada kepentingan politik maupun bisnis yang dapat mengurangi objektivitas dalam pemberitaan.

Kesejahteraan pekerja pers perlu mendapat atensi besar lantaran masih adanya jurnalis yang rentan terhadap intervensi eksternal karena tekanan ekonomi. Maka dari itu kebijakan yang berpihak kepada wartawan harus dilakukan.

Lantas, Arifien mengajak seluruh peserta agar menjadikan forum ini sebagai aksi nyata bukan hanya rekomendasi-rekomendasi.

Baca juga: Bupati Kapuas Hadiri Peringatan Maulid Nabi Bersama Kerukunan Bubuhan Banjar

Selain itu, strategi lokal yang kreatif sesuai tantangan masing-masing perlu digalakkan dengan berpedoman pada prinsip kemerdekaan pers.

“Mari kita jadikan kemerdekaan pers sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional karena pers yang bebas dan profesional akan menjadi mitra penting pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto menyarankan supaya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) lebih dimasifkan agar tercipta kualifikasi dan pengembangan kompetensi seorang jurnalis.

Baca juga: Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia 2026 Berlanjut ke Yogyakarta

“Teman-teman pers jangan takut untuk uji kompetensi, lakukan yang anda tuliskan dan tuliskan yang anda lakukan,” jelas Totok.

Uji kompetensi menurut Totok dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana kemampuan para jurnalis yang berdampak positif terhadap aspek profesional dan objektivitas wartawan.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Kalsel, Chairun Ni’mah menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenko Polkam RI ini. “Ini juga menjadi ajang silaturahmi kepada teman-teman media,” ucap Chairun.

Pihaknya terus berupaya meningkatkan IKP sebab pentingnya peran jurnalis dari media dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri oleh sebab itu perlu adanya kerja sama antar sektor salah satunya media,” tandas Chairun. (Kanakalimantan.com/fahmi)

Reporter: fahmi
Editor: bie