Connect with us

Sejarah

Menguak Sepak Terjang PKI di Kalimantan Selatan (4-Habis)


Wacana Pelurusan Sejarah 65 Harus Libatkan Kampus atau LIPI sebagai Institusi Independen


Diterbitkan

pada

Film G30S PKI yang menjadi gambaran versi pemerintah terkait peristiwa 65. Foto: Courtesy PPFN/Arifin C Noer

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tragedi 1965 yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dalam sejarah Indonesia, mesti menjadi pelajaran berharga bagi generasi saat ini. Diskursus komunisme, bahaya PKI, maupun isu kebangkitannya, tetap harus dalam bingkai pembelajaran agar peristiwa kelam tersebut tak terjadi lagi.

“Isu (kebangkitan PKI) tersebut diramu ulang agar layak dipakai lagi sebagai kendaraan politik masa kini, tujuannya untuk merusak pola pikir masyarakat dan mengkritik pemerintah.

Makanya, bagi generasi sekarang jagalah pola pikir dan sikap agar tak jatuh dalam pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Mansyur.

Maka terpenting, pesan Mansyur adalah, berpikir dan bertindaklah seperti orang modern yang tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu masa lalu, tapi menjadikannya sebagai bahan pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik.



Terkait desakan adanya pelurusan sejarah peristiwa 65, ia mengakui ada beberapa pihak saat ini menuntut hal tersebut. Tentu saja mereka menganggap bahwa sejarah yang diakui oleh pemeritah saat ini terutama terkait Gerakan 30 S PKI perlu diluruskan.

“Ide atau bahkan provokasi pelurusan sejarah inilah yang memancing reaksi dari pihak pendukung sejarah versi pemerintah,” ungkapnya.

Ia mengtakan, jika memang ditemukan bukti-bukti akurat yang mengarah kepada diperlukannya pelurusan sejarah, sebaiknya pihak-pihak yang melakukan penelitian guna pelurusan sejarah tersebut yaitu lembaga independen dan dipercaya.

Lembaga yang kompeten dalam bidang penelitian seperti LIPI dan perguruan tinggi yang terakreditasi lebih relevan dan bisa diterima oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dengan sejarah Gerakan 30 S PKI. Bersama melakukan penelitian terkait keinginan pelurusan sejarah.

“Jika hanya pihak-pihak tertentu yang melakukan usaha pelurusan, apalagi hanya sepihak, maka dikhawatirkan akan memunculkan kembali kebencian dan sakit hati dari pihak yang berlawanan.

Pelurusan oleh satu pihak tidak akan menjadi kebenaran tetapi hanya menjadi pembenaran yang justru memperkeruh suasana kebangsaan,” pesannya.

Terkait film pengkhianatan G30S/PKI yang kerap menjadi pembahasan, Mansyur mengatakan bisa menjaga kesadaran bahwa apapun yang terjadi di negara ini, tidak boleh ada sedikitpun ruang bagi ideologi komunis.

“Tentunya kita tidak rela jika anak-anak muda penerus generasi bangsa lupa akan sejarahnya. Anak-anak muda yang akan melanjutkan estafet bangsa ini harus terus diingatkan bahwa ancaman untuk merusak NKRI dan mengganti Pancasila akan terus ada selama Republik ini berdiri,” tegasnya.

Anak-anak muda Indonesia jangan sampai berbangga diri berdiskusi dan bicara komunisme sementara nun jauh waktu silam telah terjadi kekejaman PKI di tanah air tercinta.

Anak-anak muda harus menyerap, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama dan harus terus dibumikan.

“Peristiwa berdarah dan pembantaian yang kejam terhadap para jenderal tahun ’65 serta pemberontakan tahun ’49 di Madiun sudah cukup menjadi dasar ideologi ini harus dilarang sepanjang sejarah Indonesia selama negara ini masih berdiri tegak dalam kemerdekaan,” katanya. (Kanalkalimantan.com/putra)

 

Reporter: Putra
Editor: Cell


iklan

Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->