Connect with us

HEADLINE

Memindah ‘Sumpek’ Jakarta ke Kalimantan Menjadi Solusi Utama

Diterbitkan

pada

Jakarta sudah terlalu banyak beban menanggung identitas ibukota negara Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Kalimantan untuk Indonesia yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” di Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/7).

Dialog ini dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terkait kesiapan Kalimantan Selatan menjadi salah satu calon lokasi IKN, selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dilihat dari perspektif lingkungan hidup serta perspektif sosial dan budaya.

Hadir menjadi pembicara utama adalah Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata dan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

Selain itu, bertindak sebagai pembahas dalam talkshow adalah: Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi, Menteri Lingkungan Hidup (2009-2011) dan Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014) Gusti Muhammad Hatta, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat Taufik Arbain, dan moderator Hendricus Andy Simarmata.



Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S menegaskan pemindahan ibu kota sudah pasti akan di Kalimantan. Ia menerangkan, dimana pun ibukota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.

“Itulah mengapa Kalimantan menjadi pilihan, selain karena lahan yang luas dan relatif aman bencana. Pemindahan ibu kota negara akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, juga mendorong perdagangan antar wilayah Indonesia,” jelas Deputi Rudy. (Lihat Tabel: Dampak Pemindahan Ibukota pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional)

Dampak Pemindahan Ibukota pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemindahan Ibu kota ke lokasi baru di luar pulau Jawa tidak akan memberi dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional adalah Real DGP : + 0,1 persen.
  • Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih berlum termanfaatkan.
  • Pemindahan ibukota negara ke wilayah di luar Pulau Jawa tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah lain jika lokasi alternatif ibukota memiliki sumber daya yang memadai dan keterkaitan aktivitas positif di wilayah lain.

Berdasarkan hasil Rapat Terbatas Kabinet pada 29 April 2019, Presiden RI memberi arahan untuk memilih alternatif ketiga. Yakni ke luar Jawa dan harus berada di tengah NKRI untuk memudahkan akses dari seluruh provinsi serta harus dapat mendorong pemerataan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. (Lihat Tabel: Kriteria Penentuan Lokasi Ibukota Negara)

Kriteria Penentuan Lokasi Ibukota Negara

  • Lokasi strategis secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk mempersentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI. 
  • Tersendia lahan luas milik pemerintah/BUMN perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.
  • Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami banjir, erosi serta kebakaran hutan dan lahan gambut.
  • Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
  • Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrasturktur. Meliputi akses mobilitas/logistik (bandara, pelabuhan dan jalan), ketersidaan pelabuhan laut untuk  mewujudkan Indonesia sebagai negara maritin melalui konektivitas tol laut antar pulau, tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.
  • Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunikasi lokal. 
  • Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Meski begitu, hingga saat ini Kementerian PPN/Bappenas masih dalam proses merampungkan kajian untuk menentukan lokasi pasti pemindahan IKN. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan lokasi terpilih pada tahun 2019 ini.

Perlu diketahui, ada berbagai macam alasan yang membuat ibu kota negara dipindahkan dari Pulau Jawa. Melalui pertimbangan dari para petinggi negara maka wacana yang sudah lama di rencanakan ini akhirnya menemukan titik terangnya. (Lihat Tebel: Alasan Ibukota Pindah ke Luar Jawa)

Alasan Ibukota Pindah ke Luar Jawa

  • Sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa. Sementara daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah (<10 persen) kecuali Sumatera. 
  • Kontribusi Ekonomi pulau Jawa terhadap PDB Nasional 58,49 persen. Share PDRB Jabodetabek terhadap PDB Nasional 20,85 persen. Sementara Sumatera kontribusi 21,66 persen dengan pertumbuhan ekonomi 2017, sebesar 4,30 persen. Kalimantan kontriusi 8,20 persen, pertumbuhan 4,33 persen. Pulau Jawa kontribusi 58, 49 persen, pertumbuhan 5,61 persen
  • Krisis ketersidiaan air di pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur
  • Konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa. 
  • Pertumbuhan urbanisasi yqng sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek. 
  • Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi (rawan banjir, kualitas air sungai 96 persen tercemar berat, kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk. Kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp 56 triliun pertahun)

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, menjelaskan provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu alternatif dari ibu kota negara yang mana berada di posisi sentral. Ia menerangkan, Kalimantan Selatan juga berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar.

“Lebih luar biasa lagi, kita bebas dari gempa bumi dan gunung api. Secara infrastruktur dan daya dukung untuk ibu kota baru, kita punya lima bandara, yaitu Bandara Warukin, Bandara Syamsudin Noor, Bandara Bersujud, Bandara Gusti Syamsir Alam, dan Bandara Mekar Putih,” katanya.

Tidak hanya Bandara, Gubernur Kalsel yang akrab disapa paman Birin tersebut juga mengatakan pihaknya juga memiliki wilayah yang bisa dijadikan pelabuhan samudra, yaitu Pelabuhan Samudera Batu Licin, Pelabuhan Nasional Trisakti, Pelabuhan Stagen, dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.

“Kesiapan infrastruktur lainnya adalah trase kereta api dan jalan bebas hambatan. Kita berharap ada konektivitas perkeretaapian di Kalimantan,” jelas Pamam Birin.

Selain itu, Gubernur Kalsel juga menerangkan berbagai keunggulan Provinsi Kalsel lainnya, yakni  berada tepat di tengah wilayah Indonesia, berada dalam cakupan pelayanan jalan nasional, 70 persen wilayah deliniasi tergolong ke dalam kerawanan rendah terhadap bencana banjir, dan  secara historis tidak pernah terjadi konflik sosial. (Rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->