Kas Daerah Banjarbaru Disebut Mengendap Rp5,1 Triliun, Wali Kota Bantah Kemenkeu

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby membantah tegas pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tentang pengendapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito bank di sejumlah daerah, salah satu daerah yang disebut termasuk Kota Banjarbaru.

Menkeu Purbaya menyampaikan data tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Mengacu pada data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, disampaikan catatan 15 daerah menempatkan dana di bank. Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru disebut menempati posisi ketiga yang memiliki dana sebesar Rp5,16 triliun.

Baca juga: Instalasi Listrik Tua Pemicu Dua Kali Kebakaran di SDN 2 Kemuning

Mendengar kabar itu, Wali Kota Lisa Halaby langsung berkirim surat mengklarifikasi data kas daerah langsung ke Kementerian Keuangan (Kemkeu) melalui Kemendagri.

“Per tanggal 20 Oktober kita sudah membuat surat klarifikasi terkait isu dana mengendap ada di Banjarbaru,” ungkap Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby saat diwawancarai, Rabu (22/10/2025) siang.

Wali Kota Banjarbaru secara tegas membantah bahwa data yang disebutkan Kemenkeu adalah keliru.

Baca juga: Disparpora Banjar Latih Public Speaking MC untuk 50 Peserta

Pemko Banjarbaru saat ini tengan men-tracking, apakah benar dana tersebut ada mengendap dan tersimpan di Bank Kalsel.

“Saat ini kita tracking apakah benar dana tersebut ada mengendap dan tersimpan di bank daerah yaitu Bank Kalsel. Kita rasa itu mungkin data yang keliru,” jelasnya.

Wali Kota Lisa berharap dengan surat yang telah dikirim dapat membantu Pemko Banjarbaru meninjau kevalidan data kas daerah ini.

Baca juga: Dukung Tansformasi Digital Sektor Konstruksi, PUPR Kasel Laksanakan Workshop Implementasi BIM

“Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali apakah data itu benar, data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dengan angka yang ada ataukah ada kekeliruan,” kata Lisa.

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Sri Lailana mengatakan, pihaknya sedang menelusuri kebenaran data tersebut.

“Kalau melihat data-data yang sudah dikumpulkan Bidang Perbendaharaan dan koordinasi dengan Bank Kalsel, sebenarnya untuk Pemko Banjarbaru belum ditemukan kas daerah melebihi Pagu APBD,” ungkap Sri Lailana secara terpisah.

Baca juga: Antara Adab dan Kebebasan: Jalan Sunyi Pesantren

Ia menjelaskan bahwa Kemendagri sudah memberikan klarifikasi bahwa mustahil Banjarbaru memiliki kas daerah sebesar Rp5,16 triliun, mengingat nilai APBD yang jauh di bawah angka tersebut.

“Karena APBD kita jauh di bawah Rp5 triliun,” tegasnya.

Hal itu juga dibuktikan melalui data resmi Kementerian Keuangan, hingga 19 Oktober 2025 total Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru baru mencapai Rp965,84 miliar atau 64,99 persen dari target APBD 2025.

Angka ini menunjukkan secara logis bahwa tidak mungkin saldo kas daerah Banjarbaru mencapai Rp5,16 triliun.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Banjarbaru telah mengirim surat resmi kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk meminta penjelasan lebih lanjut. “Sementara dari data kita, kita menyatakan itu tidak benar,” pungkas Sri Lailana. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie