Jokowi Instruksikan Kenaikan Kasus COVID-19 di Luar Jawa dan Bali Ditangani Segera

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali mulai merangkak naik. Ia pun meminta kepada seluruh jajarannya untuk bisa bertindak cepat, agar pasien-pasien virus corona tersebut bisa segera tertangani dengan baik sehingga penularan dan angka kematian bisa ditekan dengan maksimal.

Jokowi mencatat pada 25 Juli, kasus baru di luar Jawa dan Bali menyumbang 13.200 atau 34 persen dari total kasus baru nasional. Selanjutnya, pada 1 Agustus angka tersebut terus naik menjadi 13.589 atau 44 persen, dan pada 6 Agustus melonjak hingga 21.374 atau berkontribusi sebanyak 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

“Hati-hati kenaikan dalam dua minggu ini. Dan saya perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu Pangdam, Kapolda dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ,” ungkap Jokowi dalam Rapat Terbatas Evaluasi Perkembangan dan Tindak Lanjut PPKM Level 4, di Istana Kepresidenan, Bogor, Sabtu (7/8/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus aktif corona tertinggi per 5 Agustus, yakni Kalimantan Timur (22.529), Sumatera Utara (21.876), Papua (14.989), Sumatera Barat (14.496), dan Riau (13.958). Dari lima provinsi tersebut, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat masih mengalami kenaikan kasus per 6 Agustus, sedangkan Kalimantan Timur dan Papua mengalami tren penurunan kasus.

Baca juga: PPKM Level 4 di Kapuas, Pakai Mobil Keliling Diskominfo Sampaikan ke Warga

“Tapi hati-hati, ini selalu naik dan turun. Dan yang perlu hati-hati Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya lihat dalam seminggu kemarin tanggal 1 Agustus NTT masih 886, 2 Agustus 410 kasus baru, tanggal 3 Agustus 608 kasus baru, tanggal 4 Agustus 530. Tetapi lihat di tanggal 6 Agustus kemarin 3.598, angka-angka seperti ini harus direspon secara cepat,” tuturnya.

Strategi Penanganan
Dalam kesempatan ini, Jokowi pun memaparkan tiga strategi penting guna menekan perebakan wabah virus corona di luar Jawa dan Bali tersebut. Strategi ini, merupakan cara yang dipakai oleh pemerintah untuk menurunkan kasus COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Pertama, katanya, adalah dengan menekan mobilitas masyarakat selama kurang lebih dua minggu. Kedua, ia memerintahkan Panglima TNI untuk memperkuat testing dan tracing. Hal ini diperlukan agar kasus positif di tengah-tengah masyarakat bisa segera ditemukan.

“Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa,” paparnya.

Ketiga, Presiden pun mengintruksikan agar pasien-pasien COVID-19 tersebut langsung dibawa ke tempat isolasi terpusat. Jokowi menekankan kepada para kepala daerah untuk menyediakan sebanyak mungkin tempat isolasi terpusat dengan memanfaatkan fasilitas umum di masing-masing daerah, seperti sekolah, balai pertemuan, sampai gedung olahraga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), katanya, akan membantu menyediakan tempat karantina tersebut.

Tidak lupa, Jokowi mengingatkan untuk melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam penanganan pasien. Ia meminta para tenaga kesehatan untuk tetap memantau pasien-pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri agar angka kematian bisa ditekan.

Baca juga: Warga Vaksin Covid-19 di Puskesmas Cempaka Putih Banjarmasin 

“Sekali lagi mobilitas indeks yang harus diturunkan, testing dan tracing yang harus direspons dengan cepat, yang ketiga isolasi terpusat. Sudah, karena ini pengalaman di provinsi-provinsi yang ada di Jawa bisa turun karena tiga hal ini yang dilakukan,” jelasnya.

Jokowi meminta pemimpin daerah di luar Jawa dan Bali untuk mengakselerasi program vaksinasi massal COVID-19. Ia menekankan, jangan sampai ada vaksin yang dibiarkan telralu lama disimpan.

“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari. Langsung suntikan kepada masyarakat, habis minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama baik di Dinkes maupun di rumah sakit, dan puskesmas, perintahkan segera semua suntikan, karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita,” pungkasnya. (voa/gi/ah)

Editor: voa