Connect with us

Kabupaten Banjar

Hadapi Potensi Serangan Siber, DKISP Banjar Gelar Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi

Diterbitkan

pada

Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi, di Aula Baiman Kantor Bappedalitbang, Martapura, Kamis (13/11/2025) pagi. Foto: DKISP Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banjar mengikuti Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi, di Aula Baiman Kantor Bappedalitbang, Martapura, Kamis (13/11/2025) pagi kemarin.

Kegiatan itu dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar dan dibuka oleh Kepala DKISP Banjar HM Aidil Basith.

Dalam kesempatannya, HM Aidil Basith mengatakan, bahwa perkembangan teknologi informasi bagaikan pisau bermata dua.

Baca juga: Uang Rp2,6 Miliar ‘Lenyap’, Unit Tipikor Panggil Kadinkes Banjarbaru

“Di satu sisi dapat memudahkan pekerjaan, namun di sisi lain jika kita lalai justru bisa merugikan atau bahkan membahayakan,” ujar dia.

Menurut Basith, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pengelola teknologi informasi di setiap OPD agar lebih siap menghadapi potensi serangan siber.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong penggunaan teknologi yang aman untuk komunikasi dan koordinasi antardinas.

Baca juga: Ketua DPRD Kotabaru Pimpin Rapat Mediasi Persoalan Lahan di Pulau Laut Timur

“Kami berharap para peserta memahami pentingnya keamanan informasi, sehingga tidak ada lagi dampak negatif akibat serangan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar,” tambah dia.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Bidang Statistik dan Persandian DKISP Banjar Ali Akbar serta Abdul Hafizh dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.

Ali Akbar menekankan pentingnya penerapan Jaring Komunikasi Sandi Khusus di lingkup pemerintah daerah guna mengamankan pertukaran informasi rahasia antarinstansi.

Baca juga: Proyek Pemeliharaan Gedung Tanpa Papan Informasi, Diduga Abai APD dan K3

“Langkah ini dapat mengurangi risiko kebocoran data penting, sehingga mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang kredibel dan terpercaya,” jelas dia.

Sementara itu, Abdul Hafizh memaparkan materi mengenai Penerapan Keamanan Informasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Reporter: dkispbanjar
Editor: Dhani


iklan

MUSIC HITS with VOA


Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca