Connect with us

HEADLINE

Dampak Besar Kerugian Banjir, Masyarakat Bisa Gugat ‘Class Action’ Gubernur Kalsel!

Diterbitkan

pada

Gubernur Sahbirin saat meninjau lokasi banjir Kalsel bersama Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setpres
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Meluasnya dampak banjir Kalsel yang merambah di berbagai sektor menyebabkan puluhan ribu warga menderita. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mencatat bahwa bencana ini menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,349 triliun yang meliputi berbagai sektor.

Terkait hal tersebut, Pemprov Kalsel bisa digugat melalui jalur class action jika ditemukan adanya kewajiban hukum yang tidak dijalankan dalam penanganan bencana.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, masyarakat mempunyai hak menggugat pemerintah.

Terkait kebencanaan dan lingkungan hidup, masyarakat bisa bersandar pada UU HAM, UU Lingkungan Hidup, KUH Perdata, dan UU Administrasi Pemerintah.



“Dalam hukum sekarang berkembang mekanisme gugatan class action misalnya, warga bisa menggugat melalui perwakilan kelompok, atau bisa melalui citizen law suit,” ujar Isnur, beberapa waktu lalu dilansir Tirto.id.

Gugatan class action di Indonesia ada pada sejumlah undang-undang. Semisal UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen hingga UU Kehutanan yang terbit 1999.

Mahkamah Agung mengatur konsep class action melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA 1/2002). Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dalam gugatan class action, penggugat harus mengalami kerugian secara langsung akibat perbuatan oleh tergugat atau pemerintah. Nantinya, berbagai kerugian itu akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas dan dimasukkan ke dalam berkas gugatan.

Sementara citizen law suit, penggugat tidak mesti memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan pemerintah. Dengan demikian, penggugat tak bisa mengajukan ganti rugi.

Dalam menggugat, menurut Isnur, masyarakat bisa menentukan target gugatan; semisal menuntut ganti rugi atau perubahan kebijakan. “Masyarakat perlu mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam prosedur hukum: gugatan, bukti-bukti, dan dalil,” ujar Isnur.

Gugatan class action pernah ditempuh tiga pengacara untuk menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pengadilan pada akhir 2019. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalai dan gagal mengatasi banjir.

Kelompok masyarakat sipil pernah juga menggugat Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan DPRD Kalimantan Tengah; lantaran kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pada 22 Maret 2017, hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menyatakan tergugat bersalah.

Di sisi lain, kesiapan melakukan class action juga sedang dilakukan sejumlah pengacara yang tergabung dalam Young Lawyer Commite (YLC), DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banjarmasin. Ketua YLC, Muhammad Pazri mengatakan saat ini pihaknya telah menjalin komunikasi dengan rekan lainnya untuk melakukan langkah hukum tersebut.

Pazri mengatakan, dasar mengajukan class action karena tidak adanya peringatan dini yang dikeluarkan Pemprov Kalsel terkait ancaman banjir. “Ini bagian dari wujud keteledoran yang dilakukan baik oleh pemerintah. Sehingga tata cara dalam penanganan bencana tidak dijalankan di awal, begitu juga edukasi tidak dilakukan,” terangnya.

Menurut Pazri, class action bukan ditujukan pada personal Gubernur Sahbirin Noor, melainkan selaku kepala daerah. “Tujuannya agar masyarakat memahami bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kerugian besar yang dialami,” ungkapnya.

Lalu kapan gugatan akan dilakukan?
Ia mengatakan, saat ini masih melakukan koordinasi. Termasuk nanti akan membuat posko aduan untuk menerima delegasi gugatan warga. Secara teknis, hal tersebut akan disiapkan menyusul situasi tanggap darurat bencana yang saat ini dilakukan.

Di sisi lain, terkait penanganan banjir Kalsel, Gubernur Sahbirin sebelumnya menyatakan peningkatan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat terkait banjir di sejumlah kabupaten/kota.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini menyatakan bahwa kejadian dimaksud sebagai bencana alam. Dengan ini menetapkan dan meningkatkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang menjadi Status Tanggap Darurat,” katanya, Jumat (15/1/2021) lalu.

Keputusan penetapan status tanggap darurat ini disampaikan melalui Surat Pernyataan Nomor : 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021. Melalui surat tersebut, Gubernur menginstruksikan pihak-pihak terkait kebencanaan segera melakukan langkah-langkah nyata untuk penanggulangan bencana yang akan dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel.

Di sisi lain, Plt Kepala BPBD Provinsi Kalsel Mujiyat mengatakan keluarnya Status Tanggap Darurat oleh gubernur, sebutnya, menindaklanjuti surat pernyataan dari Bupati Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Laut yang telah menetapkan daerah menjadi Tanggap Darurat dari Siaga Darurat.

“Dasar kita pemerintah provinsi menetapkan Tanggap Darurat apabila ada dua kabupaten/kota menetapkan Tanggap Darurat,” tegasnya.

Sementara terkait evakuasi, pemprov juga melakukan berbagai upaya dengan menggandeng relawan, TNI/Polri dan BPBD setempat. Termasuk mendirikan berbagai posko keseahatab, bantuan pangan, dan lainnya.

Sahbirin juga menyerahkan bantuan logistik dari Presiden RI Joko Widodo ke lokasi terdampak. Tak hanya menyerahkan bantuan dari Presiden Jokowi, Sahbirin Noor bahkan turut memberikan bantuan sebesar Rp 500 juta yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Bantuan ini di luar bantuan Presiden sebesar Rp 500 juta melalui BNPB. “Rumah rusak berat nanti akan dibantu oleh BNPB sebesar Rp 50 juta, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan,” ujarnya. (Kanalkalimantan.com/kk/berbagai sumber)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Lahirnya Para Pemimpin Muda di Kalsel, 3 Kepala Daerah Ini Masih Berusia 30-an

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tiga kepala daerah di Kalsel yang masih berumur 30-an saat memimpin daerah. Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Wajah-wajah pemimpin baru harapan Banua telah lahir bersamaan dengan dilantiknya 5 pasangan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (26/2/2021) pagi. Bahkan yang tak kalah menarik, di antara mereka telah muncul para figur pemimpin muda.

Kanalkalimantan.com merangkum 3 kepala daerah di Kalsel sosok pemimpin yang masih sangat muda dalam mengemban masa jabatan 4 tahun ke depan. Berikut ulasannya;

1. Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, menjadi salah satu pemimpin muda. Aditya lahir di Banjarbaru, 21 Maret 1984, dan saat ini baru menginjak usia 36 tahun.

Secara karir politik, Aditya jauh lebih berpengalaman. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini sudah lebih dulu menduduki kursi anggota DPR RI dalam ajang Pemilu Legislatif (Pileg) 2009. Meskipun, kursi wakil rakyat itu tak berhasil dipertahakan, tak kala dirinya harus menelan pil kekalahan di Pileg 2019.



 

Kendati demikian, anak kedua dari Rudy Ariffin —-Gubernur Kalimantan Selatan periode 2005-2010 dan 2010-2015, itu kembali dengan semangat baru. Membidik kursi Wali Kota Banjarbaru, ia bersama pasangannya Wartono, Ketua DPC PDI Perjuangan Banjarbaru, sukses mengunci kemenangan dalam ajang Pilkada 2020 usai memperoleh 40 ribu lebih dukungan suara.

2. Bupati Banjar, Saidi Mansyur
Saidi -akrab disapa, adalah pria kelahiran Banjarbaru, 5 Mei 1987. Diusianya yang saat ini menginjak 33 tahun, ia telah berhasil merengkuh jabatan pimpinan kepala daerah selama 2 periode.

Ya, pria yang dikenal hobi bermain sepak bola ini sebelumnya telah menjadi Wakil Bupati Banjar periode 2016-2020, mendampingi KH Khalillurrahman. Langkah berani diambil Saidi dalam pencalonannya di Pilkada 2020, dimana kali ini dirinya memutuskan maju ke “papan 1” atau sebagai calon Bupati Banjar.

Membawa figur tokoh agama yakni Habib Idrus Al Habsy sebagai pendampingnya, Saidi membuktikan bahwa dirinya mampu merengkuh tahta tertinggi di kota berjuluk Serambi Makkah tersebut. Ia dinyatakan terpilih setelah sukses mengantongi 141.619 dukungan suara.

3. Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Aulia Oktafiandi
Aulia Oktafiandi, pria kelahiran Banjarmasin, 24 Oktober 1984 ini baru menginjak usia 36 tahun. Meski begitu, tempaan karir politiknya bisa dipastikan bukan hanya isapan jempol.

Aulia telah mencicipi kursi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2014 hingga 2015. Kemudian, di tahun selanjutnya, ia diangkat Tenaga Ahli DPR RI sejak 2016 hingga 2021.

Pilkada 2020 kemarin, Aulia maju sebagai calon Bupati HST dengan menggandeng Mansyah Sabri. Slogan pasangan ini yang populer dikenal “AMAN” –akronim Aulia dan Mansyah- nyatanya berhasil menarik perhatian masyarakat HST. Keduanya sukses memenangkan Pilkada dengan torehan 61 ribu lebih dukungan suara. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

SAH. 5 Kepala Daerah di Kalsel Dilantik Secara Tatap Muka, Tamu Undangan Dibatasi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pelantikan lima pasangan Bupati/Wali Kota oleh PJ Gubernur Kalsel di Mahligai Pancasila Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Lima pasangan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi dilantik Pj Gubernur Kalsel Safrizal di Gedung Mahligai Pancasila untuk masa jabatan 2021-2024, Jumat (26/2/2021).

Pelantikan dimulai pukul 09.00 Wita dengan pelaksanaan protokol ketat, dalam ruangan dibatasi hanya 25 orang.

Dan pantauan kanalkalimantan.com para kerabat kepala daerah yang dilantik, hanya bisa melihat acara pelantikan melalui tayangan Videotron.

Pelantikan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan pelantikan, dan pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin Safrizal.



 

Lima kepala daerah yang resmi di lantik tersebut adalah pemenang Pilkada di Tahun 2020, di antaranya Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono.

Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Banjar Habib Idrus. Selanjutnya, ada pasangan Aulia Oktafiandi-Mansyah Sabri yang dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati HST.

Abdul Hadi-Supiani sebagai Bupati Balangan, dan Bupati Tanah Bumbu adalah Zairullah Azhar-M Rusli
Sedangkan untuk dua daerah lain seperti Banjarmasin dan Kotabaru, masih menunggu hasil final di Mahkamah Konstitusi lantaran ada sengketa hasil pilkada. Diakhir acaranya tersebut, para 5 calon kepala daerah tersebut melakukan poto bersama. (Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter: putra
Editor: cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->