Bappenas Observasi Lapangan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Malimali

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan observasi lapangan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Posyandu Desa Malimali, Kecamatan Karang Intan, Kamis (16/7/2026) pagi.

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi bersama jajaran instansi terkait mendampingi kegiatan yang merupakan bagian dari pemantauan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting sekaligus melihat secara langsung implementasi berbagai intervensi yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Banjar di tingkat desa.

Dalam agenda tersebut, tim Bappenas mengunjungi dua titik krusial, yaitu Posyandu Malimali dan Kampung KB yang terletak di kelurahan Keraton.

Wilayah ini menjadi perhatian khusus mengingat angka stunting di Kabupaten Banjar sebelumnya tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca juga : PLN UPT Balikpapan Dukung Percepatan Pemulihan Kelistrikan Nasional

Wabup menyampaikan bahwa percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurut dia, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, kader Posyandu, tenaga kesehatan serta partisipasi aktif masyarakat.

“Melalui kunjungan ini, kami berharap mendapatkan masukan dan rekomendasi dari Bappenas untuk makin menyempurnakan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banjar sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar dia.

Koordinator Direktorat Pengendalian Evaluasi Kebijakan Strategis 4 Bappenas, Meita mengapresiasi pola koordinasi yang telah berjalan di Kabupaten Banjar.

Baca juga : Program TJSL Perkuat Desa Inklusi, PLN Dorong Kemandirian Ekonomi Difabel

Hubungan kerja sama yang solid antara camat, jajaran aparatur desa, puskesmas, hingga tingkat kader Posyandu dinilai menjadi modal kuat yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

Kendati demikian, penyelarasan program kerja yang dinilai masih perlu dioptimalkan agar sinergi yang terbangun dapat memberikan hasil yang jauh lebih besar.

“Kami ingin melihat bagaimana kasus stunting di Desa Malimali ini, termasuk kunjungan ke Posyandu untuk mengetahui apakah balita yang terindikasi stunting membaik perkembangannya setelah diberikan intervensi, misalnya dari status sangat pendek menjadi pendek,” ungkap dia.

Meita juga menekankan pentingnya peran aktif dari para kader Posyandu di lapangan dalam mengawal program ini.

Baca juga : Dinas PUPR Kalsel Dampingi Komisi III DPRD Kalsel Tinjau Instalasi Pengolahan Air di Batola

Ia menjelaskan, Kabupaten Banjar saat ini masih mencatat angka stunting yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasar data terkini, angka stunting di daerah tersebut masih berada di kisaran 32 persen. Kondisi ini menuntut kerja keras dari seluruh pihak guna mengejar target penurunan stunting nasional, di mana Kabupaten Banjar ditargetkan dapat menekan angka tersebut hingga mencapai 17 persen pada akhir 2029.

“Memang diperlukan upaya yang cukup keras, namun melalui perbaikan kebijakan dan konsistensi intervensi, kami berharap angka ini dapat diturunkan secara bertahap,” ungkap dia.

Terpisah, Plt Kadinkes Banjar Noripansyah menambahkan, penanganan stunting di kawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan bersama melalui komitmen lintas sektor.

Langkah penanganan ke depan akan difokuskan pada dua lini utama, yaitu Intervensi Spesifik, yakni berfokus pada sektor kesehatan, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), kecukupan gizi ibu hamil, serta vitamin untuk balita.

Kemudian Intervensi Sensitif, yakni berfokus pada penyediaan sarana pendukung di luar sektor kesehatan, seperti akses air bersih, sanitasi yang layak serta edukasi pola asuh kepada masyarakat secara umum. (Kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Reporter: dkispbanjar
Editor: kk