Akan Ada Migrasi 1,5 Juta ASN dan Pelaku Ekonomi ke Kalsel Jika jadi Ibukota Baru!

BANJARBARU, Memindahkan Ibukota di luar Pulau Jawa secara otomatis akan adanya migrasi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke tempat baru. Tak hanya menyediakan lahan yang cukup luas, hal tersebut juga membuat pemerintah, harus menyediakan anggaran besar untuk membangun kebutuhan infrastruktur.

Seperti yang diungkapkan, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata, yang mana terdapat dua skenario pemindahan ASN ke ibu kota baru. Skenario pertama, apabila memindahkan semua ASN baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan pelaku ekonomisekitar 1,5 juta orang, maka membutuhkan lahan baru seluar 40 ribu Hektare (Ha).

Rinciannya, dari skenario pertama, pegawai di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif mencapai 195.550 jiwa. Serta TNI/Polri sebanyak 25.660 jiwa. Lalu, anggota keluarga dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta polri/TNI masing-masing 4 orang per keluarga sebanyak 884.840 jiwa. Ditambah para pelaku ekonomi sekitar 393.950 jiwa. Sehingga jumlah keseluruhan estimasi jumlah penduduk yang akan pindah sebanyak 1,5 juta.

“Kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing jumlah ASN sekitar 870 ribu orang, maka diperkirakan membutuhkan 30 ribu hektare,” katanya.

Dengan rincian, jumlah pegawai di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekitar 111.510 jiwa. TNI/Polri sekitar 25.660 jiwa. Lalu, anggota keluarga dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta TNI/Polri masing-masing 4 orang per keluarga sebanyak sekitar 480.244 jiwa. Ditambah pelaku ekonomi sekitar 184.150 jiwa.

Oleh sebab itu, dari dua skenario di atas, maka dibutuhkan dana yang sangat besar. Diperkirakan pada skenario pertama dibutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun, sementara skenario kedua dibutuhkan Rp 323 triliun. (Lihat Tabel: Estimasi Pembiayaan Ibu Kota)

Estimasi Pembiayaan Ibu Kota

Total keseluruhan skema pembiayaan ibu kota negara ini, terbagi dari empat sumber dana. Contohnya, Anggaran Pendapatan Biaya Negara (APBN) yang digunakan untuk Infrastruktur pelayanan dasar, Pembangunan Istana Negara, bangunan strategis TNI/POLRI, perumahan dinas ASN dan TNI/POLRI, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau.

Lalu, BUMN untuk peningkatan bandara dan pelabuhan. KPBU, untuk Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana penunjang. Dan terakhir, Swasta untuk Perumahan umum, Pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, dan science-technopark, shopping mall. (Lihat Tabel: Kesimpulan Skema Pembiayaan)

Kesimpulan Skema Pembiayaan

Terkait aspek lingkungan hidup, Deputi Rudy menyampaikan tema besar pemindahan ibu kota baru yakni “Forest City”, bukan lagi membangun taman kota tapi didesain sebagai kota hijau. “Kita ingin memastikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Saat ini, baru satu kota di dunia yang mengklaim sebagai forest city, yaitu London. London awalnya bukan kota hijau, namun kemudian didesain dan dikembangkan menjadi forest city,” jelas beliau.

Lebih lanjut, Menteri Riset dan Teknologi (2011-2014), Gusti Muhammad Hatta, menambahkan bahwa Kalimantan Selatan memenuhi kriteria kesiapan aspek lingkungan yang telah dipaparkan Deputi Rudy, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

“Kalau bicara terkait lingkungan hidup, ada kata kunci yang tidak boleh lepas, yaitu daya dukung dan daya tampung. Kalau Jakarta, daya dukung dan daya tampungnya rendah, tapi kalau Kalimantan masih bagus. Namun yang masih harus kita perhatikan adalah kebakaran hutan dan lahan. Diperlukan kesungguhan semua pihak serta kegiatan proaktif dan preventif,” jelas beliau.

Sementara itu, terkait aspek sosial dan budaya, Dosen FKIP ULM, Taufik Arbain, juga menelaah dari tiga aspek, yakni demografis, sosiologis, dan antropologis. Menurutnya, jika ibu kota pindah ke Kalimantan Selatan, maka akan ada 1,5 juta penduduk yang menghuni di ibu kota baru ditambah 4,2 juta penduduk Kalimantan Selatan, maka total 5,7 juta jiwa.

“Yang perlu kita siapkan adalah wilayah tersebut akan dihuni berapa penduduk termasuk migration effect-nya. Terkait apakah masyarakat Banjar terbuka, tidak ada fakta atau data yang menunjukkan konflik yang besar. Mereka tidak merasa dalam kondisi yang tidak berdaya, semua lini kekuasaan politik dan ekonomi hampir merata dipegang oleh mereka,” katanya.

Rasa keterwakilan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap tokoh-tokohnya, ungkap Taufik, menimbulkan rasa telah direpresentasi. Bagi masyarakat menengah ke bawah, juga tidak ada rasa akan terpinggirkan. Terkait pengalaman sosial kebudayaan, mereka paham saat mereka berada di tempat orang maka mereka diterima, dan saat kita berada di tempat mereka maka kita diterima oleh mereka.  “Jadi, tidak perlu takut apakah nanti akan mendegradasikan wilayah keagamaan dan adat mereka,” jelasnya.

Rektor Sutarto Hadi menjelaskan Universitas Lambung Mangkurat yang terpisah di lima lokasi pada 2025 akan menempati lokasi yang baru, yakni di Ibu Kota Negara. Hal ini akan mendorong Kalimantan Selatan untuk dapat menyiapkan SDM yang berkualitas di Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung pemindahan Ibu kota negara.

“Human capital menjadi isu sentral dalam pemindahan IKN. Masyarakat Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi. Kita bisa menyiapkan sumber daya itu. Dari segi akademis dan intelektual, kita cukup layak men-support IKN ini. Program Afirmasi juga dikembangkan untuk mendorong peningkatan pendidikan khususnya bagi dayak meratus,” jelasnya. (Rico)