Aliqa Jalani Operasi, Kondisi Bayi Bocor Jantung dari Batola Stabil

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Aliqa Azzahra, bayi perempuan penderita bocor jantung asal Kabupaten Barito Kuala (Batola) semakin memperlihatkan kondisi stabil.

Kondisi bayi berumur 4 bulan ini diungkapkan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Kabag Humpro Setda Batola) Hery Sasmita, meski jadwal operasi terhadap anak pasangan Najir dan Nurhidayani itu belum ditentukan, namun ahli gizi Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta menyatakan kondisi bayi sudah membaik.

“Saat ini anak pasangan Najir dan Hurhidayani  mengalami kenaikan berat badan dari 3,4 kg menjadi 3,7 kg,” ujar Hery. Hery menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Batola membawa Alika Azzahra ke ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk menjalani operasi, Minggu (14/6/2020). Selain didampingi kedua orangtuanya, pengobatan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Jakarta itu juga dikawal Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Suyud Sugiono.

Untuk diketahui  Aliqa Azzahra adalah bayi perempuan yang berasal dari Desa Puntik Luar RT 001 Kecamatan Mandastana, Batola. Mengalami jantung bocor. Serta telah ditempatkan di ruangan kelas II lantai 7 kamar 2713, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Pembiayaan operasi jantung Aliqa Azzahra sepenuhnya ditanggung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batola dan Yayasan Sedekah Dompet Peduli Batola yang dibina Bupati Hj Nooormiliyani AS. Serta hasil penggalangan dari masyarakat.

Sebelumnya, pengobatan bayi bocor jantung ini ditawarkan Pemkab Batola ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun dengan berbagai alasan, penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan itu menyatakan tak bisa mengambil kebijakan lantaran terkendala ketentuan birokrasi yang tidak bisa dipangkas. Terutama pemberlakuan kartu BPJS yanghatus menunggu 14 hari. Karena tak ada solusi, Pemkab Batola memutuskan mengakhiri hubungan kerjasama dengan BPJS. Penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan itu dinilai tak manusiawi karena tak bisa memberikan kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu. (kanalkalimantan.com/rdy)