BPKP dan Kejari Audit “Maraton” Keuangan Dewan

MARTAPURA, Tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar kembali mendatangi Kantor DPRD Banjar, Senin (2/10). Kedatangan tim auditor ini merupakan kali kedua setelah Jumat (29/9) lalu.

Kasi Pidsus Kejari Banjar Budi Mukhlis yang ditemui disela pemeriksaan mengatakan, kedatangan tim audit guna melakukan pemeriksaan keuangan terkait kasus dugaan perjalanan dinas fiktif. Audit keuangan untuk mengetahui adanya kerugian negara ini masih terus dilakukan hingga 8 Oktober.

Baca: Kasi Pidsus: Tak Ada Alasan Berujung SP3

“Mencari tahu dan menetapkan adanya kerugian negara merupakan tugas BPKP. Tapi untuk penetapan tersangka tugas kejaksaan. Karena itu dalam proses audit ini kami hanya melakukan pendampingan,” ungkapnya.

Hasil audit BPKP, lanjut Budi, akan dijadikan dasar kejaksaan melanjutkan proses mengungkap dugaan perjalanan dinas yang diawali terkuaknya praktik perjokian Kunker wakil rakyat ke Surabaya, pada Mei 2016 lalu.

“Saat ini masih penyelidikan. Setelah audit keuangan yang dilakukan BPKP ini bisa saja langsung ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan,” ujar Budi.

Tentang audit keuangan yang dilakukan BPKP bersama pihak kejaksaan di sekretariat dewan, Ketua DPRD Banjar H Rusli yang dikonfirmasi mengungkapkan, audit  lumrah dilakukan sebagai prosedur mengungkap dugaan kerugian negara.

“Dari hasil audit yang dilakukan BPKP nantinya, akan menentukan langkah berikutnya. Termasuk jika ternyata benar ditemukan adanya kerugian negara,” ujar H Rusli.***