Karhutla Meningkat, Pemkab Banjar Tingkatkan Status Menjadi Tanggap Darurat

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Seiring kondisi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disertai dampaknya yang mengganggu aktivitas dan mengancam kesehatan warga Pemerintah Kabupaten Banjar menyepakati peningkatan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Siaga menjadi Tanggap Darurat.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, di Aula Mini Barakat, Martapura, Jumat (9/10/2026) pagi.

Rapat dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, serta perwakilan organisasi relawan penanggulangan bencana.

Baca juga : Konferensi International Intan-Handil 2026 Berakhir, Ini Kata Bupati HSU

Sekda Banjar Yudi Andrea, mengatakan peningkatan status tersebut didasarkan pada evaluasi kondisi terkini di lapangan, termasuk tren peningkatan sebaran titik panas (hotspot) yang berpotensi memicu meluasnya kebakaran dan memperbesar dampak terhadap masyarakat.

Peningkatan status menjadi tanggap darurat ini penting agar seluruh instansi terkait dan tim satuan tugas memiliki ruang gerak yang lebih cepat dan terkoordinasi.

“Kita perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat,” ujar sekda.

Baca juga : Peluang Pasar Kerajinan Ilung Desa Banyu Hirang Masuk Eropa

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memaparkan perkembangan kejadian karhutla beserta dampak yang ditimbulkan di sejumlah wilayah.

Menurut dia, peningkatan kejadian karhutla mulai terasa signifikan sejak pertengahan Juni 2026 dan mencapai puncaknya pada September.

Berdasarkan data penanganan sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 6.301 hektare dan tersebar di 19 kecamatan.

Baca juga : Puskesmas Mantangai Perkuat Kolaborasi Percepatan Cakupan Imunisasi

Dampak musim kemarau panjang juga memicu kekeringan hingga krisis air bersih di 72 desa yang tersebar di 16 kecamatan.

Sementara itu, paparan kabut asap turut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Selain luasnya lahan yang terbakar, kita juga menghadapi dampak kekeringan dan kabut asap.

“Tercatat sebanyak 798 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat, terpadu dan berkelanjutan,” ungkap Wasis.

Baca juga : Pakar Lahan Basah ke Polder Alabio, Bupati HSU Minta Hasil Konferensi Ditindaklanjuti

Di sektor sektor pendidikan, berdasar laporan Dinas Pendidikan, memburuknya kualitas udara akibat kabut asap mendorong dilakukannya penyesuaian kegiatan belajar mengajar untuk melindungi kesehatan peserta didik.

Sebanyak 127 sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara penuh dari rumah.

Selain itu, 17 sekolah menerapkan skema PJJ kombinasi dengan pengaturan jam masuk siang, sedangkan 300 sekolah melakukan penyesuaian atau pergeseran jam masuk untuk mengurangi paparan asap pada pagi hari.

Dalam kondisi tanggap darurat, dukungan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), penguatan koordinasi lintas instansi, serta dukungan operasi pemadaman dari udara (water bombing) bersama pemerintah provinsi menjadi bagian dari upaya yang akan dioptimalkan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor: Dhani