Evaluasi EHDW Data Stunting Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas memperkuat pencegahan stunting dengan membenahi pemanfaatan data digital.

Data dari lapangan didorong menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan bukan sekadar memenuhi administrasi.

Langkah itu dibahas dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan monitoring evaluasi Electronic Human Development Worker (EHDW) di aula Bapperida Kapuas, Selasa, (6/10/2026) siang.

Baca juga : Satpol PP Banjar Gelar Pelatihan untuk Tingkatkan Kapasitas dan Kompetensi Linmas

Kegiatan dibuka Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kapuas, Fery Noah. Hadir Kepala Bidang Kemasyarakatan dan Desa DPMD Kapuas Yulia, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Yudianto, para camat, kepala desa, KPM dan sejumlah perangkat daerah.

Fery mengatakan stunting tidak bisa diselesaikan hanya melalui layanan kesehatan. Pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, pendidikan hingga perlindungan sosial harus bergerak dalam satu intervensi.

“Pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya membangun generasi Kapuas yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas,” kata Fery.

Baca juga : Data Penghuni Program RususTak Sesuai, Pemkab Kapuas Lakukan Verifikasi

Dia menempatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai mata rantai penting dalam memastikan program menyentuh sasaran.

KPM berhadapan langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi sasaran, memantau kondisi warga serta mengawal intervensi pembangunan manusia.

Menurut Fery, kualitas data menjadi kunci. Data EHDW harus akurat, lengkap dan diperbarui sesuai kondisi lapangan.

“Data adalah dasar mengambil keputusan pembangunan. Setiap data yang diinput harus sesuai kondisi lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Baca juga : Wujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha, Pemkab Banjar Gelar Sosialisasi untuk UMKM dan Koperasi

Fery meminta kepala desa mendukung kerja KPM. Perangkat daerah juga diminta menggunakan data EHDW dalam menyusun program agar intervensi lebih terarah.

Dia menegaskan percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, TP Posyandu, TP PKK dan KPM perlu memperkuat koordinasi dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Monitoring evaluasi EHDW bukan sekadar kegiatan teknis penginputan data, tetapi bagian dari tata kelola pembangunan yang terencana, terintegrasi dan berbasis data,” ujarnya. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter : ags

Editor: kk