Percepatan Jembatan Pulau Laut, Dirjen Bina Marga: Akhir 2028 Operasional

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten memperkuat komitmen pembangunan konektivitas melalui penandatanganan adendum nota kesepakatan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis.

Penandatanganan berlangsung di kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026) siang, dilakukan Gubernur Kalsel H Muhidin bersama Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, serta Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, Roy Rizali Anwar.

Adendum nota kesepakatan tersebut mencakup pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, pembangunan koridor lintas tengah Pulau Laut, serta perbaikan alinyemen koridor Banjarbaru–Mantewe.

Komitmen pembangunan konektivitas antarwilayah melalui penandatanganan adendum nota kesepakatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Kalsel, Senin (31/8/2026). Foto: mckalsel

Komitmen pembangunan konektivitas antarwilayah melalui penandatanganan adendum nota kesepakatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Kalsel, Senin (31/8/2026). Foto; mckalselBaca juga : Camat Mantangai Minta Pj Kades dan BPD Bekerja Profesional

Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan, ketiga pembangunan tersebut menjadi bagian penting memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada satu titik infrastruktur, tetapi diarahkan membentuk jaringan akses yang terintegrasi.

Menurutnya, pembangunan Jembatan Pulau Laut harus diikuti dengan kesiapan jaringan jalan penghubung hingga kawasan ekonomi dan pelabuhan. Sehingga manfaat jembatan dapat dirasakan optimal masyarakat mendukung kelancaran distribusi barang.

“Percuma kita membuat jalan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas,” ujar Gubernur Kalsel H Muhidin dikutip dari Media Center Kalsel.

Komitmen pembangunan konektivitas antarwilayah melalui penandatanganan adendum nota kesepakatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Kalsel, Senin (31/8/2026). Foto: mckalsel

Baca juga : Nirempati Kala Bencana, Netizen: “Krisis Karhutla Melanda, Istri Pejabat Asyik Pesta”

Untuk mendukung pembangunan koridor jalan, Pemprov Kalsel menyiapkan dukungan anggaran melalui skema kolaborasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

Selain infrastruktur jalan, penerangan di sepanjang jalur utama juga menjadi perhatian untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Kalau ini kerja sama kita kolaborasi, Insya Allah jalan itu sudah terang,” pungkasnya.

Baca juga : Warga Sungai Tiung Minta Air Bersih dari Reses Ketua DPRD Banjarbaru

Sementara Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar mengatakan, pemerintah terus memperkuat konektivitas kawasan melalui pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan alinyemen koridor Banjarbaru–Mantewe.

Untuk Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, dukungan Ditjen Bina Marga mencakup bentang utama dan sebagian bentang pendekat dengan nilai kontrak sekitar Rp2,9 triliun. Hingga saat ini, progres konstruksi telah mencapai 68,2 persen dan ditargetkan selesai beroperasi pada akhir 2028.

“Target kita di akhir tahun 2028 jembatan sudah operasional,” ujar Roy.

Baca juga : Profil Gus Kikin: Pengasuh Ponpes Tebuireng, Ketum PBNU 2026-2031

Konektivitas itu nantinya diperkuat melalui pembangunan koridor lintas tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun. Jalur ini dirancang menghubungkan kawasan jembatan, pelabuhan, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.

Sementara perbaikan alinyemen koridor Banjarbaru–Mantewe terus menunjukkan perkembangan. Dua paket pekerjaan, yakni segmen Km 12 senilai Rp152,6 miliar dan Gunung Batu Tua senilai Rp199,1 miliar telah mencapai progres di atas 58 persen dan ditargetkan rampung pada Oktober 2026.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) terkait dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter : bie

Editor : kk