Bupati Kapuas Rakor dengan Mendagri, Tito: Kurangi Kegiatan Seremonial

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2025 dirangkai dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah program 3 Juta Rumah, serta arahan Menteri Dalam Negeri terkait perkembangan situasi terkini.

Rakor berlangsung secara virtual diikuti Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno dari ruang rapat rumah jabatan Bupati Kapuas, Selasa (2/9/2025) siang.

Bupati Kapuas, H Muhammad Wiyatno hadir  bersama Sekda Kapuas Usis I Sangkai beserta jajaran terkait untuk mengikuti agenda nasional yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor tersebut melibatkan seluruh kepala daerah se Indonesia.

Baca juga: Pemkab Banjar Ikuti Rakor Virtual, Mendagri Tekankan Pentingnya Menjaga Suasana Kondusif

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehati-hatian para pejabat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan seremonial di tengah kondisi sosial yang sensitif. Menurut Mendagri acara berlebihan seperti pesta atau hiburan musik dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

“Di tengah situasi seperti ini, ulang tahun daerah maupun kegiatan kedinasan sebaiknya dilakukan secara sederhana. Misalnya tumpengan atau memberikan santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu,” tegas Tito.

Dia juga menyoroti fenomena potongan video acara seremonial yang sering tersebar di media sosial, khususnya TikTok, berpotensi diplintir menjadi isu sensitif. Karena itu, pejabat diminta menunjukkan sikap sederhana demi menjaga kepercayaan publik.

Baca juga: Hari Kedua Pencarian BK 117-D3: Dua Heli Bantuan Terbang Bergantian

Selain Mendagri, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang memaparkan kondisi pangan nasional serta strategi percepatan swasembada.

Menurutnya, Indonesia tahun ini berada dalam posisi surplus lebih dari 3 juta ton gabah.

“Jadi, produksi nasional mencapai sekitar 33 juta ton, sementara kebutuhan domestik hanya 30 juta ton. Dengan surplus ini, tahun 2025 kita tidak melakukan impor beras,” jelas Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan di daerah harus didukung pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan koperasi desa sebagai pilar ketahanan pangan. (Kanalkalimantan.com/ags)

Reporter: ags
Editor: kk