DPRD Kota Palangka Raya
DPRD Palangka Raya Gelar Rapat Paripurna Bahas Empat Raperda Usulan
KANALKALIMANTAN.COM,PALANGKARAYA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya menggelar rapat paripurna ke-5 dalam masa persidangan III tahun sidang 2023 dengan agenda utama, yakni penyampaian pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya terhadap empat buah rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.
Rapat paripurna ini dilaksanakan melalui zoom meeting dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf, di ruang rapat komisi DPRD Palangka Raya pada Senin, 17 Juli 2023.
Hadir dalam rapat tersebut adalah Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah, anggota DPRD Palangka Raya, jajaran Perangkat Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkup Pemko Palangka Raya.
Dalam pidato pengantar yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj Umi Mastikah, dijelaskan secara rinci mengenai empat buah Raperda yang diusulkan oleh Pemko Palangka Raya.
Keempat Raperda tersebut mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta pengelolaan tempat pemakaman di Kota Palangka Raya.
Usai rapat paripurna, Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf, menyampaikan bahwa secara umum anggota DPRD Palangka Raya menyambut baik isi pidato pengantar Wali Kota.
Namun, setiap fraksi yang mendukung DPRD Palangka Raya akan menyampaikan pandangan, harapan, dan pendapat terkait dengan pidato Wali Kota terhadap keempat Raperda tersebut.
Wahid Yusuf menegaskan bahwa setiap fraksi akan memberikan pandangan pada setiap Raperda dalam agenda paripurna yang dijadwalkan berikutnya.
“Hal ini dilakukan agar keempat Raperda ini dapat kembali dibahas dalam tahapan lebih lanjut sesuai dengan prosedur legislatif yang berlaku,” kata Wahid.(www.kanalkalimantan.com/hms)
Editor : rdy
-
Hukum3 hari yang laluKetimpangan Relasi Kuasa Negara – Rakyat dalam Sengketa Tanah Sidomulyo 1
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang lalu98 Petinju Muda Tampil di Kejurprov Tinju 2026 Amuntai
-
Pemprov Kalsel2 hari yang laluPemprov Kalsel Serahkan Bantuan Kependidikan Program Paket 13 Kabupaten Kota
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWacana Asesor Aktivis HAM Jadi Alat Diskriminasi Aktivisme
-
HEADLINE1 hari yang laluKetika Efektivitas MBG Dipermasalahkan, Presiden Prabowo Rasa ‘CEO MBG’
-
Kabupaten Kapuas1 hari yang laluSilaturrahmi Bersama Jurnalis, Bupati Wiyatno : Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kapuas Kuala





