Kota Banjarbaru
BSPJI Banjarbaru Lakukan Pendampingan Sistem Manajemen Mutu Halal pada IKM
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU- Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru melalui Tim Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) melakukan pendampingan berupa sharing knowledge mengenai Sistem Manajemen Mutu Halal pada IKM Halal Feast di Latansa Catering, Banjarmasin, Senin (15/8/2022).
Dihadiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin, IKM Halal Feast, Industri Pangan Olahan Wilayah Banjarmasin.
Narasumber pada kegiatan pendampingan industri ini adalah Dewi Susilawati dan Ridla Nor Hadi dari BSPJI Banjarbaru.
Sertifikasi halal bagi pelaku usaha berfungsi untuk menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariah agama Islam.
Baca juga: KPK Geledah Kantor PT Batulicin Enam Sembilan, Terkait Kasus Mardani Maming
“Pendampingan dilakukan meliputi pembuatan dokumen, audit internal, dan tinjauan manajemen adalah hal dasar dalam mengajukan sertifikasi halal,” ujar Dewi.

Penyampaian Materi oleh narasumber tentang Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha. Foto: ist
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pelaku usaha memahami dan mengajukan sertifikasi Halal agar dapat mengakomodir konsumen yang peduli akan jaminan Halal sebuah produk, serta akan semakin meningkatkan daya saing.
Hal ini sesuai UU nomor 33 tahun 2014 tentang penyelenggara produk halal, yang mana pada tanggal 17 Oktober 2024 nanti semua produk UMKM pangan wajib memiliki sertifikat halal.

Diskusi tentang Sertifikasi Halal oleh peserta. Foto: ist
Sementara Plt Kepala BSPJI Banjarbaru, Budi Setiawan, mengatakan kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, maka sertifikasi halal merupakan salah satu strategi menguasai pasar bagi pelaku usaha.
Didukung oleh laboratorium halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Banjarbaru yang saat ini sedang proses akreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), siap memberikan layanan sertifikasi halal bagi pelaku industri.(Kanalkalimantan.com/kk)
Reporter: kk
Editor: cell
-
Hukum3 hari yang laluKetimpangan Relasi Kuasa Negara – Rakyat dalam Sengketa Tanah Sidomulyo 1
-
Kabupaten Hulu Sungai Utara1 hari yang lalu98 Petinju Muda Tampil di Kejurprov Tinju 2026 Amuntai
-
Pemprov Kalsel2 hari yang laluPemprov Kalsel Serahkan Bantuan Kependidikan Program Paket 13 Kabupaten Kota
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWacana Asesor Aktivis HAM Jadi Alat Diskriminasi Aktivisme
-
HEADLINE1 hari yang laluKetika Efektivitas MBG Dipermasalahkan, Presiden Prabowo Rasa ‘CEO MBG’
-
Kabupaten Kapuas1 hari yang laluSilaturrahmi Bersama Jurnalis, Bupati Wiyatno : Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kapuas Kuala





