Connect with us

Kota Banjarbaru

90 Persen Alokasi Dana Desa Digunakan untuk Proyek Infrastruktur

Diterbitkan

pada

Penggunaan dana desa diharapkan juga bisa menumbuhkan lapangan kerja. Foto : net

BANJARBARU, Pemanfaatan Dana Desa (DD) Kalsel  dari catatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) saat ini masih berfokus pada proyek infrastruktur fisik. Mulai pembangunan jembatan, jalan, pos kamling, dan lain lain. Dimana alokasinya mencapai 90 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPMPD Kalsel Gusti Syahrar saat Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Banjarbaru, Senin (26/2). Dia berharap, masuknya dana desa juga diharapkan membuka lapangan kerja dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi, pengelolaan DD harus swakelola.

“Di Kalsel, penggunaan DD untuk program kegiatan infrastruktur tingkat desa hampir 90 persen. Jangan sampai orang desa mencari kerja ke kota. Swakelola harus lebih baik daripada dikerjakan pihak ketiga,” katanya.

Gusti Syahyar mengingatkan kepala desa mesti memanfaatkan DD untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa. Sebab, kata dia, penggunaan DD mesti mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut dia, kepala desa harus merancang kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat agar lebih tepat sasaran sesuai aturan.



Selain itu, Syahyar meminta pola pembangunan desa pararel dengan progam pembangunan kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. “Ada penggunaan Dana Desa yang bermasalah. DD jadi perhatian bersama untuk kesejahteraan masyarakat desa. Harus ada pertanggungjawaban jawaban yang jelas dan sederhana, cukup dua lembar saja,” katanya.

Ia menambahkan, desa se-Kalsel menerima alokasi DD sebanyak Rp 1,3 triliun pada 2018. Dari angka itu, 20 persen sudah disalurkan ke rekening pemerintah desa. Adapun sisanya ditransfer bertahap sesuai progres penggunaan DD. Gusti Syahyar mengingatkan momentum pilkada 2018 di empat kabupaten se-Kalsel, tidak mengganggu penggunaan DD.

Empat kabupaten ini terdiri dari Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Tabalong. “Meski ada pilkada dan tahun politik 2018, target harus tercapai lebih sukses. Saya harap tidak ada gangguan, sesuai rencana dan gunakan format yang sudah berlaku,”Gusti Syahyar.

Adapun Kepala BPMPD Barito Kuala, Dahlan, mengatakan DD sudah mengucur 20 persen pada 29 Januari lalu. Menurut dia, 195 desa se-Barito Kuala mendapat alokasi DD sebanyak Rp 132 miliar pada 2018, turun ketimbang alokasi tahun 2017 sebanyak Rp 148 miliar.

Dahlan mengatakan penurunan alokasi DD karena ada perubahan formula pemakaian DD pada 2018. Di tahun 2017, kata dia, pemerintah pusat memakai formula perhitungan 90:10 persen dari alokasi DD. Alokasi dasar mengambil porsi 90 persen dan 10 persen pemanfaatan DD mengacu empat indikator: jumlah penduduk, luas wilayah, geografis, dan tingkat kemiskinan.

“Tahun 2018 ada perubahan formula jadi 77:3:20 persen. 77 persen alokasi dasar, 3 persen kategori kemiskinan khusus, dan 20 persennya terkait empat indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, geografis, dan tingkat kemiskinan. Sehingga Barito Kuala ada pengurangan transfer DD sebanyak Rp 15,8 miliar,” kata Dahlan.

Meski ada penurunan alokasi, ia mengakui syarat transfer DD lebih dipermudah pada 2018. Dahlan menuturkan pencairan DD hanya membutuhkan peraturan daerah APBD dan peraturan bupati. (devi)

Reporter : Devi
Editor : Chell


iklan

Disarankan Untuk Anda

Paling Banyak Dibaca

-->