47 SKPD Terima Evaluasi RB, SAKIP dan TPP dari Bupati Batola

KANALKALIMANTAN.COM,MARABAHAN – Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pembinaan dan pengawasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun kinerja 2021 kepada 47 SKPD, Senin (25/10/2021).

Bupati Batola Noormiliyani mengharapkan perhatian dan kesungguhan para pimpinan SKPD untuk memenuhi semua komponen penilaian yang ditetapkan.

“Kita hanya punya waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai target minimal 80 persen. Untuk itu pergunakanlah sisa waktu sebaik-baiknya, agar Desember 2021 target 80 persen sudah harus tercapai,” tekan orang nomor satu di Bumi Ijejela ini.

Sementara terhadap sejumlah rekomendasi temuan BPK yang masih belum ditindaklanjuti SKPD, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengharapkan, perhatian dan keseriusan melakukan tindaklanjut dengan menyelesaikan seluruh rekomendasi dalam waktu secepatnya, agar pada target masa jabatannya semuanya sudah selesai.

Baca juga : KRONOLOGI. Truk Fuso Maut di Sungai Ulin: Istri Sempat Telpon Suami, Ternyata Sudah Tewas Kaki Terlindas

Untuk Satgas Pencegahan Korupsi, Noormiliyani minta untuk lebih intens mengawal progres capaian tindaklanjut rekomendasi BPK, serta secara periodik melaporkan progresnya kepadanya.

Terhadap kepada SKPD yang telah melaksanakan RB, SAKIP serta Pembinaan dan Pengawasan TPP pembinaan dengan baik bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

“Saya mengharapkan keberhasilan yang telah dicapai hendaknya dapat dipertahankan. Sedangkan bagi SKPD yang belum memperoleh hasil baik hendaknya terus berusaha meningkatkan dengan senantiasa melakukan perubahan-perubahan,” katanya.

Hasil penilaian diserahkan Bupati Batola di Aula Selidah Kantor Bupati Batola kepada 30 dinas/instansi dan 17 kecamatan.

Baca juga : Penganugerahan Tiga Penulis Muda Banua, Randu: Ini Tradisi Baik Menghormati Penulis dan Karya Mereka

Tujuan dari pelaksanaan ini agar SKPD mengetahui hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, serta pembinaan dan pengawasan TPP tahun kinerja 2021.
Bagi SKPD yang hasil RB dan SAKIP yang memperoleh nilai A dan BB, diberikan piagam dan hasil evaluasi. Sedangkan yang memperoleh nilai B, C, dan CC hanya diberikan hasil evaluasi.

Untuk pembinaan dan pengawasan TPP terdapat 5 SKPD yang mendapatkan piagam penghargaan masing-masing Bappelitbang, Disperkim, DPPKBP3A, Disporbudpar, dan Disbunak.

Sedangkan penghargaan atas komitmen dan kontribusi dalam pembangunan zona integritas wilyah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) diantaranya Disdukcapil, DPMPTSP, BP2RD, RSUD H Abdul Aziz, Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Anjir Muara.

Penghargaan atas prestasi SAKIP dari 47 SKPD terdapat 4 SKPD yang mendapat nilai A, 13 SKPD meraih nilai BB, 19 SKPD meraih nilai B, 10 SKPD mendapat nilai CC, dan 1 SKPD bernilai C.

Baca juga : Jokowi Minta Harga Tes PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu, Berlaku 3×24 Jam

SKPD yang mendapatkan nilai A masing-masing diraih Distan TPH, BPKAD, DPPKBP3A, dan DLH. Sedangkan yang meraih nilai BB ada 13 SKPD masing-masing Bappelitbang, Disbunak, Bapegdiklat, Disdik, Disperkim, Dispersip, DKPP, DPUPR, Kecamatan Anjir Muara, DPMD, Kecamatan Marabahan, Dishub, dan Disporbudpar. Selebihnya terdapat 19 SKPD meraih nilai B, 10 SKPD meraih nilai C, dan 1 SKPD bernilai C.

Tahun ini Pemkab Batola juga mengusulkan 7 SKPD mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui SK Bupati Nomor 188.45/559/KUM/2021 masing-masing Disdik, Diskes, DKPP, DPPKBP3A, BPKAD, Bapegdiklat, dan Kecamatan Alalak.

Selain itu, terhadap capaian rencana aksi MCP KPK, capaian Batola per Oktober masih di posisi 52,44 persen dari target minimal. Dari delapan area intervensi rata-rata capaian masih jauh berada di bawah target yang ditentukan. (kanalkalimantan.com/rdy)

Reporter : rdy
Editor : bie