40 Sertipikat Diserahkan untuk MBR di Kabupaten Banjar

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Sebanyak 40 Sertipikat Hak Milik (SHM) diserahkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, bersama Komisi II DPR RI di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, penyerahan SHM tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat khususnya MBR memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang selama ini mereka tempati dan manfaatkan.

Menurut Rifqi, legalitas kepemilikan tanah menjadi syarat penting sebelum pemerintah melanjutkan program bantuan perumahan, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.

Baca juga: KPK Usut Dugaan Suap Pajak PT Adaro di KPP Madya Banjarmasin

“Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertipikatnya dibereskan. Sekarang kita balik. Kita pastikan tanahnya clear and clean dulu, tidak bermasalah, baru kemudian rumahnya dibedah,” ujar Rifqi, Rabu (2/9/2026).

Wakil rakyat dari Kalsel ini menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan yang bersumber dari APBN tepat sasaran sekaligus menghindari persoalan hukum dan tata kelola keuangan negara di kemudian hari.

“Kalau rumahnya sudah dibedah, dana APBN-nya sudah terserap, tiba-tiba tanahnya bermasalah, ini kan nanti akan menjadi persoalan tata kelola keuangan di kemudian hari,” jelasnya.

Baca juga: Titik Api di Banjarbaru Belum Mereda, 1.263 Hektare Lahan Terbakar

Dengan penyerahan 40 SHM kepada MBR, Rifqi berharap masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian status kepemilikan tanah, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan pemerintah dalam peningkatan kualitas hunian.

Dia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kami berharap program ini bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Karena itu, dua anggota kabinet ini hadir untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter: bie
Editor: kk