DPRD KOTABARU
2023, Perbaikan Beberapa Ruas Jalan Kotabaru Direalisasikan
KANALKALIMANTAN.COM, KOTABARU – Pembenahan demi pembenahan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, utamanya dalam perbaikan beberapa akses jalan yang rusak parah dan itu menjadi perhatian bersama.
Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis menjelaskan, terkait dua ruas jalan yang di Kecamatan Kelumpang Barat dan Sampanahan utamanya di daerah Magalau Hilir menuju Sampanahan dan menuju Sei Nyamuk.
“Dari hasil laporan bahwa perbaikan beberapa jalan tersebut akan memakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 20 miliar yang diambil dari anggaran kompensasi Sebuku Grup,” tutur Syairi, Jumat (2/12/2022).
Dia mengatakan, untuk perbaikan ruas jalan dari Siayuh menuju Tanjung Sari akan menggunakan dana APBD tahun 2023 dengan anggaran Rp 22 miliar dengan pekerjaan menggunakan rigid beton. Karena jalan tersebut kondisi tanahnya masih labil.
Baca juga: Dirut PLN Dinobatkan sebagai CEO of The Year
“Tentu kita sama-sama berharap pekerjaan ini bisa di realisasikan di tahun 2023 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan di APBD,” tambah dia.
Hal lain yang disampaikannya adalah kepada para kepala desa dan masyarakat untuk bisa bersama-sama mengawasi pekerjaan tersebut agar benar-benar memiliki kualitas yang bagus sehingga bisa bertahan lama.
“Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan jalan yang selama ini menjadi perhatian dapat segera diperbaiki sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tutup dia. (kanalkalimantan.com/muhammad)
Reporter : muhammad
Editor: Dhani
-
Kalimantan Selatan1 hari yang laluAliansi BEM Kalsel Kembali Berunjuk Rasa, Mahasiswa Kembali Dikecewakan
-
HEADLINE2 hari yang laluTata Ulang Kawasan Simpang Empat Banjarbaru, Pedagang Bongkar Sendiri Bangunan
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluKetua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Diganti
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluHMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluDPRD Banjarbaru Sahkan Dua Perda
-
Kalimantan Selatan3 hari yang laluWarga Sidomulyo 1 Mengadu ke Kementerian HAM dan Kementerian Hukum


