131 Jembatan Desa di Kalsel Target Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi pilot project nasional penanganan jembatan non-nasional melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri.

Kolaborasi ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan jembatan yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat.

Komitmen ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional di kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026) siang.

Baca juga: Nirempati Kala Bencana, Netizen: “Krisis Karhutla Melanda, Istri Pejabat Asyik Pesta”

Penandatanganan dilakukan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel H Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, para bupati dan wali kota.

Pilot project di Kalsel melibatkan enam daerah, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sinergi mencakup proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jembatan.

Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar mengatakan, program ini merupakan bentuk kolaborasi konkret untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan. Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI AD dan Polri.

“Untuk Kalimantan Selatan ada 131 jembatan desa yang disinergikan dalam proyek Judesa ini. Mencakup seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ujar Roy dikutip dari Media Center Kalsel.

Mantan Kadis PUPR Kalsel ini berharap keberhasilan pilot project di Kalsel dapat direplikasi ke seluruh provinsi di Indonesia. Dengan cakupan 514 kabupaten/kota, dia memperkirakan program tersebut berpotensi memperbaiki lebih dari 500 jembatan setiap tahunnya jika diterapkan secara nasional.

Baca juga: Percepatan Jembatan Pulau Laut, Dirjen Bina Marga: Akhir 2028 Operasional

Sementara Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program nasional itu. Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jembatan, melalui perubahan anggaran 2026 maupun anggaran murni 2027.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 27 November 2025 terkait infrastruktur jembatan. Penanganan jembatan non-nasional, termasuk akses menuju satuan pendidikan dan sarana publik, diharapkan mampu membuka konektivitas wilayah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik.

Kalimantan Selatan diharapkan menjadi contoh keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sekaligus membuka akses masyarakat di berbagai wilayah. (Kanalkalimantan.com/bie)

Reporter: bie
Editor: kk