Warga Gunung Kupang Cempaka Mengadu ke Wakil Rakyat

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketua dan anggota DPRD Kota Banjarbaru dengarkan aduan warga Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka terkait masalah kepemilikan tanah yang diklaim institusi TNI.

Puluhan warga yang tinggal di Jalan Transmigrasi 1, Gunung Kupang RW 10, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka kekhawatiran mereka ke kantor DPRD Banjarbaru, Rabu (25/9/2024) siang.

Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah didampingi anggota DPRD Takyin Baskoro, HR Budiman dan Yudhi Hairani menerima kedatangan warga yang menyampaikan aspirasi terkait klaim kepemilikan tanah tersebut.

“Kami sudah menampung aspirasi warga dan akan mengundang BPN untuk berdialog mengetahui permasalahan sebenarnya, sehingga bisa segera diselesaikan dengan baik,” kata Fadliansyah.

Sementara itu, perwakilan warga Sa’roni, sebagai Ketua RW tidak pernah dapat pemberitahuan soal penggusuran tanah pada lima RT berbeda. Kondisi itu membuat warga resah atas klaim kepemilikan tersebut.

“Warga mengeluhkan penggusuran tanah yang diduga dilakukan TNI, dan saat mengurus ke BPN suratnya tidak diproses padahal sebelumnya bisa,” ujar Ketua RW 10 Sa’roni setelah bertemu Ketua dan anggota DPRD Kota Banjarbaru.

Sa’roni menambahkan, warga sudah memiliki tanah dan bertempat tinggal sejak tahun 1996. Tercatat ada 150 warga terdampak, ditambah 75 warga luar Cempaka yang memiliki alas dasar tanah di Gunung Kupang.

“Warga resah karena sudah memiliki tanah itu sejak lama dengan bukti kepemilikan berupa sporadik, sertifikat hak milik, dan surat keterangan tanah, tetapi tiba-tiba digusur,” ungkapnya.

Pihak warga tidak tahu lahan TNI yang mana karena cukup banyak patok tersebar dan diklaim milik TNI, tetapi tidak menerima pemberitahuan dimana lokasi tanahnya.

“Saya sendiri tidak tahu lokasi lahan TNI yang mana. Mungkin ada patok tetapi tidak tahu, karena patok banyak tetapi tidak tahu punya TNI yang mana, karena mereka tidak menyampaikan ke kami,” bebernya. (Kanalkalimantan.com/kk)

Reporter : kk
Editor : bie