Upayakan Penanganan Banjir di Banua, Pemprov Kalsel Gelar Rakor

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat peran strategis dalam upaya penanganan banjir di kawasan Banua Anam.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Anam Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, di Aula Idham Khalid, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rabu (11/2/2026) lalu.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat, pemerintah kabupaten se-Banua Anam, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Baca juga: Rencana Aksi Bersama Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam

Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, M Yasin Toyib, turut memaparkan langkah dan peran Dinas PUPR dalam mendukung perencanaan pengendalian banjir di wilayah tersebut.

Dalam paparannya, Yasin menjelaskan bahwa kawasan Banua Anam termasuk dalam Wilayah Sungai (WS) Barito yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sementara itu, kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada Wilayah Sungai Cengal-Batulicin. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi tetap berperan aktif melalui dukungan perencanaan, kajian teknis, serta sinkronisasi program lintas kewenangan.

“Penanganan banjir di Banua Anam memerlukan pendekatan terintegrasi, karena sebagian besar wilayahnya berada dalam kewenangan pusat. Namun, Pemprov Kalsel melalui Dinas PUPR tetap mengambil bagian dalam penyusunan kajian strategis sebagai dasar perencanaan jangka panjang,” ujar Yasin.

Baca juga: Cemari Lingkungan, Komisi III DPRD Banjarbaru Cek SPPG ‘Merah’

Ia menjelaskan bahwa Dinas PUPR Kalsel telah melaksanakan sejumlah kajian strategis, di antaranya Feasibility Study (FS) Rencana Bendungan Kumap di Kabupaten Tabalong serta FS Bendungan Pancur Hanau di Sungai Barabai.

Selain itu, juga telah disusun Masterplan Pengendalian Banjir untuk Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dokumen perencanaan tersebut memuat solusi penanganan banjir dalam skema jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Baca juga: PUPR Kalsel Gelar Sosialisasi Jakstrada Bersama Perwakilan 13 Kabupaten dan Kota

“Upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko dan dampak banjir yang hampir setiap tahun terjadi, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan wilayah sekitarnya,” ungkap dia

Lebih lanjut, Yasin menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten se-Banua Anam.

Sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengendalian banjir yang efektif dan berkesinambungan, dengan pemerintah pusat tetap sebagai kordinator pelaksana teknis sebagai pemilik kewenangan wilayah sungai Barito dengan prinsip satu sungai satu manajemen.

Baca juga: Upayakan Kawasan Kubah yang Rapi dan Tertata, Pemkab Banjar Berdialog dengan Puluhan Pedagang

“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan perencanaan yang matang, dukungan anggaran, serta komitmen bersama agar solusi yang dirancang benar-benar mampu melindungi masyarakat,” tegas dia.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan perencanaan dan pengendalian banjir di kawasan Banua Anam, guna meminimalisir dampak bencana serta meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko hidrometeorologi di masa mendatang. (kanalkalimantan.com/MCKalsel)

Editor: Dhani