Ujian Nasional Dihapus Mulai 2021, Kebijakan Soal USBN Juga Diganti

JAKARTA, Ujian Nasional (UN) dihapus akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021. Selain itu, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) juga akan diganti.

Hal ini disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Nadiem memastikan arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.

“Untuk 2020 USBN itu akan diganti, dikembalikan kepada esensi UU Sisdiknas, kepada semua setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita,” papar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12).

Kendati demikian, Nadiem mengatakan bahwa kebijakan ini tidak memaksa sekolah untuk langsung mengubah sistem kelulusannya. Sekolah dipersilakan untuk tetap memakai format USBN tahun lalu.

“Ini harus ditekankan. Ini tidak memaksakan sekolah untuk harus berubah tes kelulusannya. Kalau sekolah itu masih belum siap untuk melakukan perubahan, kalau ingin menggunakan format seperti USBN yang tahun lalu, itu dipersilakan,” ujar Nadiem dilansir detik.com.

Dia menjelaskan, tiap sekolah yang ingin mengubah sistem USBN juga diperbolehkan. Ujian untuk menilai kompetensi siswa ini dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Tetapi bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik, itu diperbolehkan. Sehingga bisalah ini menimbulkan dan menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda, seperti esai portofolio dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis dan lain-lain,” jelasnya.

“Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia, untuk menciptakan konsep-konsep penilaian, yang lebih holistik, yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita. Bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja,” sambungnya.

Selain itu, Nadiem menyarankan apabila sudah ada penganggaran untuk USBN, anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Misalnya, untuk peningkatan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran.

“Bagi bapak-bapak di sini yang telah menganggarkan budget untuk USBN ini bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran, yang memang beberapa daerah sudah ada yang menganggarkan ini. Tapi, 2020 bagi sekolah-sekolah yang ingin menciptakan asesmen yang lebih holistik ini adalah kesempatan,” kata pria lulusan Harvard University ini. (detik)