Tanggapan Fraksi-fraksi di DPRD HSU Soal Pembangunan RSUD Pambalah Batung

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) soroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembangunan RSUD Pambalah Batung di kawasan Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, yang akan menggunakan pola pembiayaan tahun jamak alias multiyears.

Hal ini seperti disampaikan beberapa perwakilan Fraksi DPRD HSU saat rapat paripurna dalam agenda pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD HSU terhadap Raperda tersebut, Senin (7/6/2021).

Rapat paripurna dihadiri Bupati HSU H Abdul Wahid HK, Sekda HSU serta Kepala SKPD di lingkungan Kabupaten HSU.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari didampingi Wakil Ketua I Mawardi SH MM dan Wakil Ketua II Faturrahim.

Ketua DPRD Kabupaten HSU Almien Ansar Safari mengatakan, rapat paripurna digelar untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi tentang Raperda pembangunan RSUD Pambalah Batung dengan angggaran pola pembiayaan tahun jamak.

“Selain itu, dalam kegiatan ini juga kepala daerah diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas diajukannya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020,” katanya.

Ia menambahkan meski dalam rapat paripurna ini, sebagian farksi tidak dapat menyampaikan langsung pandangan, namun hampir semua fraksi menyoroti terkait Raperda tentang pembangunan RSUD Pambalah Batung dengan menyampaikan lampiran yang isinya hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan sejumlah fraksi lainnya.

Fraksi Golongan Karya mendapat kesempatan pertama dalam penyampaian pendapat. Juru bicara Ahmad Sarmada mengatakan, fraksi Golongan Karya memberikan apresiasi dan menyambut baik tentang Raperda tersebut, karena kesehatan merupakan sebagian dari kebutuhan yang mendasar dari masyarakat.

“Fraksi Golongan Karya memandang perlu hal tersebut dalam rangka mewujudkannya tentu dengan ditunjang dengan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas termasuk kualitas bangunan rumah sakit dan sumber daya manusia yang profesional,” jelasnya.

Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui jubir Ratna Sri Dewi mengatakan, setelah mencermati dan menilai Raperda tentang Rumah Sakit Pambalah Batung menilai seharusnya Raperda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan anggaran tahun 2021.

“Khususnya kegiatan tahun jamak pembangunan RSUD Pambalah batung, sehingga perlu penjelasan terkait pengggunaan anggaran tersebut secara terperinci,” katanya.

Sementara, Fraksi Nasdem PDIP melalui jubir nya Hj Ida Haryanti berharap proses Raperda ini tidak hanya sekedar administrasi dan prosedur saja, akan tetapi juga sebagai upaya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, sehingga output-nya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemerintah daerah harus transparan dan akuntabel, sehingga tahapan pelaksanaan anggaran terkait pembangunan RSUD ini dapat dipertanggungjawabkan,” ingatnya. (kanalkalimantan.com/dew)