Raih WTP, Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin Tandatangani MoU Kerjasama

BANJARMASIN, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyerahkan plakat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina. Plakat tersebut diberikan mengingat kota berjuluk seribu sungai dinilai telah berhasil melakukan  kesesuaian laporan keuangan berstandar akutansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kegiatan di Gedung Idham Chalid Sekda Provinsi Kalsel di Banjarbaru juga dirangkai dengan penandatangan MoU kerjasama antara Kota Banjarmasin dengan Pemprov Kalsel.

“Berbagai kesepakatan dalam MoU, segera kita implementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang terencana, jelas, terukur dan tepat sasaran,” ujar H Sahbirin Noor.

Selain Kota Banjarmasin, 12 kabupaten, kota se Kalsel lainnya juga mendapatkan penghargaan yang sama.

Bahkan, beberapa daerah kabupaten mendapatkan tropy dari Gubernur Kalsel, karena dinilai berhasil atas kinerja stunting terintegrasi tingkat kabupaten, kota se Kalsel.

“Khusus penanganan lebih lanjut masalah stunting, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, angka rata-rata lama sekolah, dan permasalahan lain yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan, maka Tim Penggerak PKK dapat menjadi mitra kerja strategis kita,” ucapnya dalam Rakor Kepala Daerah se Kalsel, Kamis (10/10).

Dikatakannya lagi, PKK merupakan organisasi yang mengakar hingga kelapisan masyarakat terbawah, atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok dasawisma. Data-data yang dicatat oleh kelompok dasawisma, ucapnya lagi, lebih lengkap dan akurat.

“Saya yakin, data yang tepat dan akurat, akan melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih bermutu dan menyentuh permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. ketika kebijakan pembangunan tepat sasaran, maka kesejahteraan dan pelayanan masyarakat akan lebih baik,” katanya.

Sementara itu,  Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Kalsel, Ahmad Yani dalam laporannya mengatakan, kegiatan rapat koordinasi kepala daerah se Kalsel tahun 2019 ini untuk mempercepat wujud kesejahteraan masyarakat, melalui peningkataan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan dalam daerah, dan antar daerah, termasuk salah satunya sinegitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, kota. Langkah ini diambil dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada program kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang optimal, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu caranya dengan  penyelenggaraan kerjasama daerah, dengan maksud untuk memantapkan hubungan antar daerah, menserasikan pembangunan daerah, dan mensinergikan potensi antar daerah.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya membangun sinergitas antara pemerintah daerah, Provinsi Kalimantan Selatan menginisiasikan kerja sama peningkatan sejahtera masyarakat, di Provinsi Kalimantan Selatan, antara gubernur dengan bupati dan walikota se Kalimantan selatan,” katanya.(fikri)