Pemkab Barito Kuala Siapkan Dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala, Kalimantan Selatan, terus mempersiapkan dukungan untuk pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Joko Sumitro, mengatakan program yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) ini diawali dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Salah satu tugas Satgas MBG kabupaten adalah melakukan pemetaan dan menetapkan lokasi pelaksanaan MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Joko saat apel rutin di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (6/10/2025).

Joko menjelaskan, pelaksanaan MBG dibagi menjadi dua pola. Pertama, pola mandiri atau reguler yang dikelola yayasan atau pihak swasta dengan sasaran 1.000–3.500 orang. Kedua, pola T3 (terpencil) dengan sasaran di bawah 1.000 orang dan dikelola oleh perorangan, BUMDes, atau lembaga lainnya.

Barito Kuala termasuk kategori wilayah terpencil dalam konteks MBG, yakni daerah yang berada di luar jangkauan layanan sejauh 6 kilometer atau lebih dari 30 menit perjalanan dari pusat layanan.

Menurut Joko, hingga 2025, Barito Kuala belum memperoleh alokasi pembangunan SPPG karena lahan yang tersedia belum memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Lahan di Barito Kuala didominasi rawa sehingga belum memenuhi syarat tanah siap pakai yang ditetapkan Kementerian PU. Namun kami tetap berupaya mengusulkan agar Barito Kuala bisa masuk sebagai lokasi MBG pada 2026,” ucapnya.

Ia menambahkan, masyarakat atau pihak swasta yang berminat berpartisipasi dapat mendaftar melalui aplikasi resmi Badan Gizi Nasional. Biaya pembangunan satu unit SPPG diperkirakan sekitar Rp700 juta, dengan luas bangunan minimal 150 meter persegi dan enam ruangan, termasuk ruang penyimpanan bahan makanan, ruang pengolahan, dan ruang cuci.

Di akhir penyampaian, Joko mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kualitas pangan dalam program MBG, menyoroti sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat.

“Kita berharap kejadian seperti di Jawa Barat tidak terjadi di Barito Kuala. Jangan sampai makan bergizi gratis berubah makna menjadi makan beracun gratis,” tutup Joko Sumitro. (kanalkalimantan.com/Rls/Hms)

Reporter: Rls
Editor: Rdy