Sekda Buka Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Workshop Manajemen Risiko Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar 2026 yang digelar di William Tandiono Building, Kecamatan Gambut, Selasa (8/9/2026) pagi.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat sistem pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah.

Upaya tersebut ditekankan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar itu.

Workshop dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar H Yudi Andrea mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur.

Baca juga : Pemkab Banjar Fokuskan RAPBD 2027 pada Sektor-Sektor Bersentuhan Langsung dengan Kebutuhan Masyarakat

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto dan Auditor Ahli Madya Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel, Mas Agus Sutaryat sebagai narasumber.

Yudi mengatakan, penerapan manajemen risiko penting untuk memastikan tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan terukur.

“Pembangunan hari ini menghadapi banyak risiko. Mulai dari perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya, kondisi fiskal, dinamika ekonomi, bencana, permasalahan sosial, hingga kelemahan pada dasar keuangan,” ujar Yudi.

Menurut dia, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menetapkan program, kegiatan dan anggaran.

Baca juga : Berkah dari Langit Mengguyur Wilayah Liang Anggang

Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan dan dampaknya, serta menentukan langkah pengendalian dan mitigasi.

“Manajemen risiko harus terintegrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Kepala perangkat daerah adalah pemilik risiko di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Ini bukan hanya tanggung jawab pejabat teknis, pengelola SPIP, Inspektorat maupun Bapperida,” tegas dia.

Yudi juga mengingatkan agar register risiko tidak sekadar menjadi dokumen administratif.

Dokumen tersebut harus menjadi instrumen bagi pimpinan dalam mengambil keputusan sekaligus memastikan langkah pengendalian berjalan efektif.

Baca juga : ‎Dukung Pengelolaan Lahan Rawa, BRIN Sosialisasi Dua Naskah Akademik di HSU

Kita perlu menghubungkan target kinerja, risiko, pengendalian dan hasil. Keberhasilan pemerintah bukan hanya dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi dari tercapainya sasaran serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” katanya.

Ia berharap workshop tersebut menghasilkan tindak lanjut nyata di masing-masing OPD.

Bapperida bersama Inspektorat juga diminta terus melakukan pengawalan dan pendampingan agar penerapan manajemen risiko dapat terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Keberhasilannya harus terlihat dari berkurangnya potensi kegagalan pencapaian sasaran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, membaiknya kualitas pelayanan, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat,” ucap dia.

Baca juga : BPBD Balangan Serahkan Bantuan Pinjam Pakai Peralatan Karhutla

Yudi menyebut terdapat dua harapan utama dari pelaksanaan workshop. Pertama, pimpinan OPD memiliki kompetensi dalam menjalankan manajemen risiko di satuan kerja masing-masing.

Kedua, sebagai pemilik risiko, kepala OPD diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dan risiko yang muncul dalam penyelenggaraan kegiatan.

“Melalui sinergi Pemkab Banjar dengan BPKP dan seluruh perangkat daerah, saya yakin penerapan manajemen risiko akan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar,” tambah dia. (kanalkalimantan.com/dkispbanjar)

Editor: Dhani