Pemindahan Ibukota Diputuskan Usai Pilpres, Kalsel dan Kalteng Jadi Prioritas!

JAKARTA, Wacana pemindahan ibukota negara yang sempat gencar, kini meredup. Namun Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, kelanjutan rencana pemindahan ibukota baru akan diputuskan Pilpres pada April 2019 nanti.

Bambang mengatakan, pemindahan ibu kota negara merupakan kebijakan besar. Oleh sebab itu diperlukan kepastian mengenai siapa yang akan menentukan kebijakan ini, apakah tetap di Jakarta atau dipindahkan ke kota lain nantinya.

“Akan sangat berat bagi pemerintah memutuskan perpindahan ibu kota di tengah situasi politik, khususnya momen pemilihan kepala negara yang akan berlangsung. “Mungkin setelah April 2019 keputusannya jadi atau tidaknya,” kata Bambang, beberapa waktu lalu.

Ia juga masih menutup rapat di mana kandidat terkuat calon pengganti Jakarta. Namun satu hal yang dia pastikan adalah apabila terjadi, ibu kota baru akan berada di luar pulau Jawa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat itu sempat Pemerintah mempertimbangkan tiga provinsi di Kalimantan sebagai alternatif Ibu Kota yang baru. Ketiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. “Presiden pernah menyampaikan beberapa (lokasi) alternatif di situ,” kata Basuki dilansir Katadata.com.

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga enggan mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota. Jokowi berjanji akan mengungkapkan informasi rencana pemindahan Ibu Kota di saat yang tepat. “Akan saya sampaikan pada waktunya,” kata Jokowi.

Kajian mengenai perpindahan ibu kota kemudian ditangani Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Setelah kajian Bappenas selesai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menindaklanjuti dengan membuat perencanaan infrastruktur penunjang perkotaan. “Seperti transportasi, drainase, serta perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS),” kata Basuki.

Disebutkan alasan pemerintah melirik Kalimantan sebagai pengganti ibu kota karena tidak rawan gempa, serta masih luasnya lahan untuk melakukan pengembangan.

Perlu Anggaran Rp 300 Triliun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan kebutuhan dana untuk pemindahan Ibu Kota Negara bisa mencapai Rp 300 triliun. Angka ini berdasarkan literasi yang didapatnya dari program serupa di beberapa negara-negara dunia.

Dia mengatakan besaran kebutuhan dana yang dikeluarkan untuk memindahkan ibu kota, di beberapa negara berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi besaran dana tersebut adalah luas wilayah kotanya.

“Kalau menurut literatur, ada yang Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun. Tergantung luasnya,” kata Basuki.

Saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan perencanaan makro pemindahan Ibu Kota. Basuki mengatakan pihaknya melakukan studi literatur untuk mengetahui beberapa hal teknis, termasuk kebutuhan dana untuk rencana program pemindahan ibu kota.

Terkait rencana ini, Basuki telah menggelar rapat perdana bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Dari hasil rapat tersebut, beberapa kementerian mendapat penugasan.

Bappenas akan bertugas untuk mengkaji seberapa penting perpindahan ibu kota ini dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari sosial, politik, hingga keamanan. Sedangkan Kementerian PU akan bertugas mengkaji perencanaan dan konsep Ibu Kota baru tersebut. “Masih belum final. Kemungkinan akhir tahun baru bisa difinalkan (keputusannya),” katanya.

Dirinya juga membandingkan sejumlah Ibu Kota di negara lain untuk melihat konsep kota yang dimaksud. Beberapa di antaranya adalah Bonn (Jerman), Astana (Kazakhstan), Putra Jaya (Malaysia), Brasilia (Brazil), Washington D.C. (Amerika Serikat), hingga Canberra (Australia).

Hasil kajian ini akan diusulkan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan pengalokasian anggaran. “Kalau diputuskan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka kami baru akan bicara desain (konsep ibu kota yang baru),” kata Basuki.

Saat ini Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat menambah anggaran Bappenas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Anggaran ditambah Rp 26 miliar setelah dipangkas Rp 49,1 miliar.

“Kami setuju ada tambahan anggaran Kementerian PPN (Bappenas) sebesar Rp 26 miliar, dengan rincian Rp 7 miliar untuk (kajian) pemindahan Ibukota,” kata Ketua Komisi Keuangan DPR Melchias Markus Mekeng.(cel/net)