Mereka yang Bersuara Menolak Eksploitasi Tambang Batubara di HST

“Asalkan ada kuasa dari pemerintah setempat, termasuk Pemprov Kalsel dalam hal ini Gubernur H Sahbirin Noor, maka kami siap menggugat pemerintah pusat,” (Masdari Tasmin, advokat senior)

————–

“Kami menuntut Menteri ESDM Mencabut Keputusan No 441.K3oDJB2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi dan produksi yang dikeluarkan pada4 Desember 2017,” (Ahmad Saini/ ketua)

—————–

“Yang jadi soal kebijakan ini apakah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah ada agar produksi batubara bisa beroperasi? Apakah kebijakan tepat? Menurut saya adalah adalah kebijakan yang tidak tepat,” (Desmond Junaidi Mahesa, wakil ketua)

————-

“Dalam rapat paripurna seusai reses ini, saya akan sampaikan masalah penolakan masyarakat Kalsel, khususnya HST terhadap izin tambang yang dikeluarkan Kementerian ESDM ini. Makanya, saya juga minta agar disupport data yang lengkap, sehingga bisa disuarakan di tingkat nasional,” (Habib Abdurrahman Bahasyim, anggota DPD Kalsel)

————

“Kami menyikapi keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang mengizinkan PT MCM menambang kawasan Pegunungan Meratus.  Makanya, kami perlu menyamakan pandangan dari kelompok mahasiswa dan LSM untuk menolak dan mendesak agar SK Kementerian ESDM itu segera dibatalkan,” (Abdul Hakim, pengurus HKM-HST)

——————