Connect with us

Kalimantan Selatan

Kritik Banjir Kalsel Berujung Somasi Tim Hukum Sahbirin, 36 Advokat Siap Beri Pendampingan!

Diterbitkan

pada

Somasi yang disampaikan tim hukum Sahbirin atas kritik penanganan banjir membuat polemik di masyarakat Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Langkah penanganan banjir di 10 kabupuatan/kota di Kalimantan Selatan memunculkan beragam ekspresi kritik atas langkah Gubernur Sahbirin Noor. Beragam ekspresi kritik disampaikan melalui media sosial. Namun, suara masyarakat tersebut justru berujung somasi yang disampaikan tim kuasa hukum Sahbirin.

Sebagaimana diketahui, masyarakat ramai menyebar maupun membagikan sebuah cuplikan tayangan video di jejaring sosial media. Menampilkan jalannya debat Pilkada 2020, dimana Sahbirin yang berstatus incumbent percaya diri menyampaikan bahwa permasalahan banjir di Kalsel sudah teratasi selama era kepemimpinannya.

Walhasil, video berdurasi kurang lebih 10 detik itu ramai dijadikan masyarakat sebagai bahan untuk menyalurkan kekecewaan. Bahkan, dengan segala kreatifitas masyarakat Banua, video parodi dibuat demi menunjukkan fakta bahwa bencana banjir masih terjadi dan kali ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Mengakibatkan ratusan ribu orang terdampak dan puluhan ribu di antaranya harus mengungsi dari rumah.

Masifnya gelombang bentuk kritikan tersebut telah membuat kubu Gubernur Kalsel meradang. Hingga beredar sebuah surat somasi peringatan dan teguran yang dikeluarkan kuasa hukum Sahbirin, pada tanggal 17 Januari.



Isi surat tersebut menerangkan bahwa dalam suasana bencana banjir telah beredar di media sosial foto dan atau video dan atau narasi yang memuat ujaran kebencian, fitnah, dan atau pencemaran nama baik pada seseorang dan atau kelompok orang. Khususnya yang ditujukan kepada Sahbirin, yang sengaja dibuat dan atau di edit dan atau dinarasikan yang tidak sesuai dengan fakta dan atau konteksnya.

Atas hal itu pula, tim hukum Sahbirin memperingatkan dan menegur, agar berhenti membuat konten dan menyebarkannya. Bahkan, tim hukum Sahbirin menyatakan sudah menginventarisir fakta hukum pihak-pihak yang membuat dan mengupload serta membagikannya di media sosial, untuk selanjutnya di laporkan ke pihak Kepolisian.

“Untuk nantinya setelah musibah banjir berakhir, kami laporkan ke kepolisian atas tindak pidana/kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektonik,” demikian isi kutipan surat somasi tersebut.

Samsul Saladin, salah satu tim hukum Sahbirin, belum memberikan respon saat dihubungi Kanalkalimantan, melalui via WhatsApp, Selasa (18/1/2021) siang.

Ancaman somasi dari kubu Sahbirin tentu membuat situasi di tengah masyarakat semakin resah. Belum lagi hingga sampai saat ini masyarakat belum pulih betul dan masih dihantui teror terjadinya banjir. Buntut somasi ini telah memicu polemik yang lebih serius.

Baru-baru ini, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Martapura – Banjarbaru menyatakan sikap atas somasi yang dilayangkan tim hukum Sahbirin. Sedikitnya 36 advokat tersebar di willayah Martapura dan Banjarbaru siap memberikan perlindungan hukum terhadap siapapun yang dilaporkan tim kuasa hukum Sahbirin ke pihak kepolisian.

Nur Wakib, SH MM, salah satu anggota DPC Peradi Martapura – Banjarbaru, mengungkapkan bahwa himpunan advokat secara tegas merespon somasi yang dilayangkan kubu Sahbirin.

“Kami dari perhimpunan advokat merespon adanya keluhan masyarakat terkait adanya somasi yang beredar. Kami menyatakan sikap akan mendampingi masyarakat Kalsel, khusunya terlapor di semua tingkat pemeriksaan,” katanya, kepada Kanalkalimantan.com.

Pendampingan hukum dari para advokat, kata Wakib, tidak akan memungut biaya sepeser pun. Ia menegaskan bahwa upaya ini semata-mata hanya agar masyarakat Kalsel mendapatkan keadilan dan kebenaran.

Selain itu, Wakib menegaskan bahwa ramainya beredar konten video Sahbirin saat menjalani saat debat Pilkada 2020 itu merupakan bentuk kritik masyarakat atas bencana banjir besar pada awal tahun ini. Menunjukkan adanya kekecewaan masyarakat terhadap sosok pimpinan tertinggi di Banua itu.

“Jadi kalau menurut kami itu bentuk kritik masyarakat Kalsel. Ada sebuah kekecewaan dan ini sesuatu hal yang wajar. Untuk saat ini kita belum menerima laporan dari masyarakat yang tersandung somasi tim hukum Paman Birin. Kalau terjadi, kami siap mendampingi,” tegasnya.

Selain DPC Peradi Martapura – Banjarbaru, perkumpulan advokad di level DPW Peradi Kalsel juga menyatakan sikap yang sama atas somasi tersebut. Bahkan, infomasi ini telah meluas hingga sampai ke kalangan advokad di Jakarta. (Kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kalimantan Selatan

Polda Kalsel Musnahkan Narkoba, Dua Perempuan dari 29 Pelaku yang Ditangkap

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemusnahan 26,9 Kg sabu dan 42,90 gram ganja di halaman Mapolda Kalsel, Rabu (24/2/2021) pagi. Foto: tius
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Polisi musnahkan 26,9 Kilogram (Kg) sabu dan 42,90 gram ganja di halaman markas Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (24/2/2021) pagi.

Barang bukti kejahatan Narkoba tersebut merupakan hasil tangkapan Polda Kalsel selama Januari, yang mana telah mengamankan 29 pelaku, diantaranya 27 laki-laki dan 2 perempuan.

Kombes Pol Tri Wahyudi, Direktur Resnarkoba Polda kalsel memastikan tidak ada ruang bagi Narkotika beredar di Kalimantan Selatan.

Adapun sabu yang dimusnahkan itu termasuk dari salah salah satu penangkapan pelaku dengan inisial Z dan S di salah satu mall di Kota Banjarmasin pada Rabu (13/1/2021) silam.



 

Dimana kedua pelaku itu menggunakan modus ranjau, yaitu dengan sistem mereka mengikuti peritah melalui smartphone.

Kemudian pada awal Februari juga melakukan yang penangkapan yang cukup dramatis, karena sampai terjadi kontak fisik bahkan salah satu mobil polisi harus menjadi korban. “Dimana dalam penangkapan ini ditemukan narkotika sebanyak 16 Kg sabu,” kata Kombes Pol Tri Wahyudi.

Dari hasil interogasi terhadap pelaku, narkotika ini berasal dari luar Kalsel. Jika ditarik ke belakang, hasil tangkapan ini masih ada terkait jaringan besar Narkoba pada saat Polda Kalsel melakukan pengungkapan narkotika sebanyak 508 Kg.

“Untuk menuju ke bandarnya kita masih melakukan pendalaman yang sangat intensif,” ucap Direktur Resbarkoba Polda Kalsel didampingi Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochammad Rifa’I dan Kom Pol Yanto Suparwito dari BNN Kalsel.

Para pelaku yang tertangkap tersebut, terjerat hukum dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009. “Yang mana ancamannya maksimal hukuman mati,” pungkasnya.

Pemusnahan sisa barang bukti kemudian akan dilanjutkan dibakar dengan alat incinerator di RS Ansari Saleh. (kanalkalimantan.com/tius)

Reporter: tius
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kalimantan Selatan

77 Persen Nakes di Kalsel Sudah Divaksin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA. Foto: humpro kalsel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, melaporkan bahwa pemberian vaksinasi Covid-19 kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kalimantan Selatan sudah mencapai 77 persen.

“Untuk vaksinasi tenaga kesehatan mencapai 77 persen, ada beberapa kabupaten kota yang belum selesai, kita akan berkoordinasi dengan para Bupati Wali Kota untuk percepatan ini,” kata Pj Gubernur Kalsel setelah mengikuti rapat bersama Menkes RI secara virtual, Senin (22/2/2021).

Untuk pemberian vaksin Pemprov Kalsel, diakui Safrizal tengah dalam tajap menyusun strategi. Sehingga bisa memenuhi target yang diberikan seperti vaksinasi secara mobile untuk menjangkau daerah terisolir, kemudian menggelar vaksinasi secara massal.

“Kita atur strateginya, kita akan mengirim mobil ke daerah-daerah, kemudian vaksinasi di kawasan perkantoran agar target 1 juta penerima vaksin setiap hari se Indonesia bisa tercapai,” sebut Safrizal.



Ia berharap vaksinasi bagi Nakes selesai tepat waktu, sehingga bisa dilanjutkan pemberian vaksinasi terhadap sasaran berikutnya yaitu Lansia dan petugas publik.

“Kita atur strateginya, kita akan mengirim mobil ke daerah-daerah, kemudian vaksinasi di kawasan perkantoran agar target 1 juta penerima vaksin setiap hari se Indonesia bisa tercapai,” sebutnya.

Di sisi lain, untuk menekan penyebaran Covid 19 di lingkungan ASN, Safrizal telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan swab antigen pada setiap kegiatan pemerintahan yang mengumpulkan orang banyak.

Terkait Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kalsel, Safrizal memastikan untuk memperpanjang masa penerapanya. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM.

“Sekarang sudah ada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2021, Kita juga akan menuju ke situ walaupun kita bukan daerah Jawa dan Bali, misalnya daerah yang di desanya berada di zona merah. Maka akan dilarang mengumpulkan orang banyak, kalau tempat ibadah jaga jarak dan jumlah orangnya dibatasi,” bebernya.

Tak lupa, Safrizal mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau tetap di rumah. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Kk

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->