Kanal
Komisi D DPRD Provinsi Soroti Kondisi Infrastruktur di Barsel
BUNTOK, Komisi C DPRD Provinsi dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Barito Selatan menyoroti beberapa masalah infrastruktur desa. Wakil Ketua Komisi C Hj Agus Susilasani mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah jembatan atau jalan.
“Jadi sesuai dari aspirasi yang kita serap dari masyarakat itulah yang ingin telah kita sampaikan kepada pihak Pemkab Barsel,†kata Hj Agus usai pertemuan dengan pihak Pemkab Barsel, Rabu (10/4).
Ia juga mengatakan, seperti wilayah Kecamatan Bangkuang untuk jembatan Bahalang menuju Telang Siong, dari aspirasi yang disampaikan masyarakat di sana perlu adanya tindak lanjut untuk akses jalan. “Namun akses tersebut terkendala karena hingga saat ini jalan tersebut belum dihibahkan Bupati kepada Gubernur, sehingga item pekerjaan tersebut tidak bisa masuk di dana APBD Provinsi,†ujar Hj Agus.
Begitu pula pada ruas dalam kota Buntok yakni abrasi pada pesisir wilayah jalan Karau yang semakin parah. Untuk item tersebut kalau bisa juga dihibahkan ke Provinsi agar bisa masuk dipelaksanaan APBD Provinsi. “Yang jelas Kunker kita kali ini, membahas untuk menjelaskan apa saja kendala yang ada selama ini untuk bisa diluruskan demi kemajuan Barsel,†jelas Hj Agus.
Ia mengatakan, inti dari Kunker yang dilakukan adalah menindaklanjuti hasil dari reses mereka ke Barsel selama ini, “Jadi lewat reses itulah, kami dapat mendengar aspirasi dari masyarakat untuk bisa kami laksanakan,†pungkas Hj Agus.(digdo)
Editor : Chell
-
Kalimantan Selatan1 hari yang laluAliansi BEM Kalsel Kembali Berunjuk Rasa, Mahasiswa Kembali Dikecewakan
-
HEADLINE2 hari yang laluTata Ulang Kawasan Simpang Empat Banjarbaru, Pedagang Bongkar Sendiri Bangunan
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluKetua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Diganti
-
Kalimantan Selatan1 hari yang laluHMI se Kalsel Layangkan Delapan Tuntutan ke Wakil Rakyat
-
DPRD BANJARBARU3 hari yang laluDPRD Banjarbaru Sahkan Dua Perda
-
Kalimantan Selatan2 hari yang laluWarga Sidomulyo 1 Mengadu ke Kementerian HAM dan Kementerian Hukum


