Kinerja ASN Dikeluhkan, Bupati HSU: Perjalanan Dinas Luar akan Dikurangi

AMUNTAI, Bupati HSU H Abdul Wahid HK mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kedisiplinan di unit kerja masing-masing, khususnya pelayanan langsung dengan masyarakat.

Hal tersebut seperti yang diutarakannya dalam apel pagi di halaman Kantor Bupati HSU bersama para pegawai dan pejabat SKPD di lingkungan Pemkab HSU, Senin (22/7).

Lebih lanjut, Bupati Wahid HK, mengumumkan akan melakukan Pengecekan atau monitoring ke SKPD masing-masing, pengecekan ini dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis karena hari itu dianggap hari yang produktif kerja.

“Jam pengawasannya akan kami lakukan dari pukul 09-12.00 Wita, kemudian dilanjutkan dari pukul 14.30-16.00 Wita paling lambat,” ujar Bupati Wahid

Menurutnya, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat karena banyak masyarakat menyampaikan keluhan melalui media sosial.

Ada beberapa kasus yang untuk hal pelayanan publik ini membuat masyarakat harus datang lebih dari satu kali bahkan sampai 2 bahkan 3 kali, padahal itu bisa diselesaikan dengan cuma satu kali kedatangan. “Pengecekan ini akan berlaku di semua SKPD dan yang melakukan pengawasan tidak dalam posisi di SKPD yang bersangkutan jadi dibuat silang,” ujar Wahid.

Ia meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai Pemkab HSU memperhatikan jam kerja, terutama memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam hal pelayanan.

“Dalam lima bulan berikutnya sampai akhir tahun anggaran, kita akan melakukan efisiensi khususnya dalam hal perjalanan dinas terutama keluar provinsi,” katanya.

Serta hal-hal yang telah diberikan arahan sebelumnya akan tetap menjadi pengawasan dari BKPP maupun dari inspektorat. Selain itu, Wahid juga menyebut apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang terindikasi menyalahi aturan akan ditindak.

“Karena saya bertanggung jawab penuh terhadap tindakan penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harapan segala hal yang berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan administrasi bisa kita perbaiki atau kita verifikasi dengan lebih cepat,” pungkasnya. (dew)